Menkeu Purbaya Bicara Peluang Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polisi Jika Hal Ini Terjadi

JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka ruang evaluasi terhadap alokasi anggaran pertahanan dan kepolisian. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kebijakan pemangkasan tersebut bisa ditempuh sebagai langkah darurat jika kondisi fiskal serta target defisit anggaran mengalami tekanan signifikan.

Opsi ini muncul menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Dana yang dihemat dari sektor pertahanan dan keamanan nantinya dialihkan untuk membiayai program pengentasan kemiskinan serta penanggulangan kelaparan di seluruh wilayah Indonesia.

Sinyal Efisiensi Fiskal

Purbaya menjelaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret untuk melakukan pemotongan anggaran di dua sektor tersebut. Namun, pos anggaran pertahanan dan kepolisian dinilai memiliki alokasi yang cukup besar, sehingga menjadi salah satu variabel yang bisa dihitung ulang jika situasi keuangan negara menuntut perubahan kebijakan.

“Belum. Tapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas,” ujar Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Meskipun potensi tersebut ada, masyarakat tidak perlu khawatir akan perubahan mendadak. Purbaya menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini masih dalam posisi yang aman dan terkendali. Ia memastikan bahwa langkah ekstrem tersebut belum akan diambil dalam waktu dekat.

“Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” tegasnya.

Instruksi Presiden Prabowo

Langkah efisiensi ini pertama kali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyatakan kesiapannya untuk mengalihkan prioritas belanja negara guna memastikan kesejahteraan masyarakat kelas bawah terpenuhi secara merata.

“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026.

Implikasi dari wacana ini sangat krusial bagi postur APBN ke depan. Jika realisasi penerimaan negara tidak sesuai target atau pengeluaran melonjak di luar rencana, pemerintah memiliki landasan kebijakan untuk merelokasi anggaran dari belanja operasional pertahanan ke program-program produktif yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Selain pada sektor pertahanan, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji ulang strategi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenkeu masih menghitung kemungkinan penyesuaian alokasi dana untuk memastikan efisiensi program tetap terjaga sepanjang tahun ini.