JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Skandal korupsi tata niaga timah yang mengguncang PT Timah Tbk semakin memperluas jangkauannya dan mengintensifkan penyelidikan dengan panggilan pemeriksaan pertama kepada artis Sandra Dewi setelah sebelumnya Harvey Moeis sang suaminya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada Rabu (27/3/2024) yang lalu.
Dalam suasana tegang, Sandra Dewi tiba di Gedung Kartika Kejaksaan Agung RI pada Kamis (3/4/2024) sekitar pukul 09.25 WIB untuk menghadiri pemeriksaan. Meskipun singkat, ia memohon doa dari masyarakat sebelum memasuki ruang pemeriksaan.
Belum ada informasi pasti mengenai materi pemeriksaan yang akan didalami oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS).
Namun, Kejagung tidak menutup kemungkinan adanya aliran dana yang melibatkan Sandra Dewi dari sang suami, Harvey Moeis.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan bahwa pemanggilan Sandra Dewi akan bergantung pada fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.
Jika terbukti adanya keterlibatan, Sandra Dewi juga akan dipanggil untuk klarifikasi.
Skandal korupsi tata niaga timah ini telah menyeret 16 tersangka termasuk Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani serta Harvey Moeis yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (PT RBT).
Kejagung RI menyebut bahwa nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 triliun, berdasarkan hasil perhitungan ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo.
Kerugian tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.
Meskipun demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut belum bersifat final.
Penyidik masih terus menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi ini.
Skandal korupsi tata niaga timah ini menjadi sorotan publik karena dampaknya yang luas, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga terhadap lingkungan.
Masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku korupsi, tanpa pandang bulu terhadap status atau jabatan mereka.
Kasus ini akan terus dipantau oleh publik untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. (KBO Babel)
