Diungkapkannya, bahwa disampaikan oleh bapak dirjen bahwa peluang pembentukan daerah otonomi sangat terbuka karena ada kemungkinan kebijakan dari Kemendagri bahwa satu provinsi satu daerah pemekaran.
“Jadi dengan demikian Forkoda akan terus mengawali ini sampai terbentuknya daerah otonomi baru Bangka uttara sebagaimana selama ini dicita-citakan oleh masyarakat bagian utara pulau bangka,” ungkap Heru.
Ketika kembali disinggung statemen dari Kementrian Dalam Negeri atau dari Otda bahwa satu provinsi satu pemekaran.
Dijelaskan kembali oleh Ketua Forkoda CDOB Kabupaten Bangka Utara bahwa apa yang disampaikan oleh Dirjen Otda saat berdialog agar tidak terjadi gejolak-gejolak secara nasional, karena begitu banyaknya usul-usulan pemekaran yang masuk dalam Kemendagri.
“Jadi ada kemungkinan kebijakan dari kemendagri khusunya dirjen tenaga kerja untuk mengupayakan pemekaran dengan banyak nya usulan pemekaran toh ada kemungkinan-kemungkinan besar bahwa satu provinsi akan dimekarkan satu daerah pemekaran setiap provinsi, ” pungkas Heru.
Pantauan Pers Babel, tampak dalam silahturahmi dan dialog bersama Akmal Malik Dirjen Otda dengan perwakilan Forkoda CDOB Bangka Utara, ikut hadir juga Abdul Fatah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, M Haris Ketua IKAPTK Provinsi Bangka Belitung yang baru dikukuhkan oleh Dirjen Otda dan juga Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu terlihat M Soleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan drg Mulyono Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Aksan Visyawan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sejumlah tokoh pemuda/masyarakat Bangka Utara. (Red)