Aktivitas Tambang Timah Ilegal di Wilayah Kota Pangkalpinang Kian Marak.
Pangkalpinang, Journalarta.com – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza menanggapi maraknya aktivitas tambang Timah Ilegal di wilayah Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung.
Menurut Abang Hertza, berdasarkan temuan di lapangan, laporan Sat Pol. PP Kota Pangkalpinang, sebagaimana di ketahui bahwa, di sisi lain masyarakat yang melakukan pertambangan tersebut merupakan masyarakat yang berdomisili di luar wilayah Kota Pangkalpinang,” ungkap Abang Hertza kepada wartawan, Sabtu (1/5/2021).
“Kita harapkan, di sini masyarakat Kota Pangkalpinang turut melakukan hal untuk menolak Pertambangan di wilayahnya. Dan saya tegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan tindakan tegas bersama dengan pihak terkait agar Pangkalpinang di luar Zona Pertambangan,” harapnya.
Abang Hertza menilai terkait dengan pertambangan timah ilegal di wilayah Kota Pangkalpinang ini kurangnya sisi pengawasan ataupun kurang ketatnya untuk melakukan penertiban. Karena menurut Abang Hertza, penertiban itu tidak hanya sebatas penertiban saja, melainkan harus adanya perlakuan berkala.
Baca juga: Ratusan Massa Dari Masyarakat Penambang Belinyu Datangi DPRD Babel
“Memang sekali melakukan penertiban ini memerlukan anggaran. Mungkin di saat kondisi Covid-19 ini khususnya untuk Sat Pol PP Kota Pangkalpinang sebagai leading sektor dalam hal pelaksanaannya yang anggarannya minim sekali,” katanya.
Selain itu kata Abang Hertza, di sisi lain aturan-aturan yang di lakukan oleh penegak hukum terutama Sat Pol PP belum ada regulasi yang mengatur terutama untuk Perda.
“Jika memang perlu di buatkan Perda tinggal dorong eksekutif. Dorong itu kepada DPRD. DPRD siap untuk melakukan hal tersebut, jika di perlukan regulasi seperti itu,” terangnya.
Dalam hal ini, kata Abang Hertza, Pemerintah dan masyarakat tidak di untungkan malahan di rugikan.
“Kami DPRD Kota Pangkalpinang hanya bersifat mengimbau agar hal tersebut dapat di lakukan penertiban. Selebihnya ini perlu di support dengan anggaran, sebab setiap kegiatan tidak mungkin tidak memerlukan anggaran,” ucapnya.
“Di sisi lain kita ingin lakukan penertiban, tetapi kita minim anggaran, di lain sisi kita harus menyelesaikan permasalahan Covid-19,” imbuhnya.(red)
Baca juga: Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Sikapi Maraknya Penambangan Timah Ilegal
Eksplorasi konten lain dari JournalArta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
