Tingkatan Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Babel Gelar Workshop

20 Mei 2021

Kasi Intel Korem 045/Gaya Hadiri Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standard Pelayanan Publik

Pangkalpinang, Journalarta.com – Kasi Intel Kasrem Korem 045/ Garuda Jaya Kolonel Inf Dikdik Sadikin mewakili Danrem Brigjen TNI M Jangkung Widyanto, S.I.P., M.Tr.(Han) menghadiri Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standard Pelayanan Publik untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini di selenggarakan oleh Kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (20/05/2021) pukul 08.30 WIB, di Swiss Bel Hotel Jalan Jendral Sudirman No 65, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yezar Ariadhy SH. MH ,MSc menyampaikan kegiatan Workshop ini selalu di laksanakan untuk membantu mendampingi seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar proses pelayanan semakin baik dan berkualitas serta semakin mudah di rasakan oleh publik.

Kapolda Babel Irjen Pol Drs Anang Syarif Hidayat mengutarakan Polri sebagai inti pelayanan publik sangat mendukung peningkatan terhadap standar pelayanan publik. Sesuai dengan moto Polri Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Polri selalu siap bekerja sama dengan semua instansi dan lembaga manapun sebagai indikator pelayanan publik semakin meningkat sebagaimana harapan masyarakat maupun pemerintah.

Sementara Wakil Gubernur Babel, Abdul Fattah mengatakan Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk sangat besar. Ke depan di Indonesia khususnya Babel harus dapat memanfaatkan keuntungan bonus Demografi tersebut seperti yang telah di lakukan beberapa negara luar.

Kepala Ombudsman RI Yohannes Widhiantono SH, MH menyampaikan pelayanan Publik harus di utamakan, karena Pemerintah sangat menyoroti kualitas layanan serta menilai secara obyektif bagaimana tingkat kepercayaan publik dan kepatuhan suatu institusi.

Yohanes Widhiantono memberikan apresiasi karena pelayanan publik telah menyentuh kaum di sabilitas dengan di berikan kemudahan dan perlakuan yg sangat baik, penilaian pelayanan publik di Pemerintah daerah harus menjadi pemicu dalam upaya peningkatan perbaikan kualitas pelayanan. (Ld1/RH. Penrem)