Penulis : Andi Salim
Jakarta, Journalarta.com – Bangsa Kita telah merdeka sejak 76 tahun silam, perjuangan itu dibayar dengan keringat, air mata dan kucuran darah yang semestinya tidak boleh di sia-siakan. Apalagi korban jiwa yang tak terhitung serta pelecehan dan perkosaan terhadap kaum perempuan bangsa ini pun hanya menyisakan luka yang mendalam. Harapan akan kesejahteraan dan perubahan nasib terhadap anak cucu dari siapapun rakyat dan bangsa indonesia harus dituntaskan untuk benar-benar terealisasi, bukan malah dibajak oleh bajingan politik dengan ala KOBOI mereka untuk menikmati karpet merah dari hasil pasca kemerdekaan ini serta hidup layaknya para konglomerat yang merintis usahanya dengan perjuangan yang perih dan pedih.
Jika anda pernah tertipu dan masih ingin tertipu, itu bukan urusan kita, sebab kebodohan semestinya tidak perlu dipelihara bahkan harus ditumpas lebih dari penjajahan itu sendiri. Seyogyanya pembangunan ini diisi oleh berbagai apresiasi anak bangsa tanpa kecuali siapa pun anda dan status yang melatar belakanginya. Sebab potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sesungguhnya kita miliki, tidak ada kata yang mustahil bagi bangkitnya seseorang dari keterpurukan, kecuali mereka yang membiarkan dirinya terjebak oleh ajakan lain yang menjerumuskan dirinya kepada lubang yang dalam. Maka cermatilah setiap langkah anda apakah sudah on the track pada tujuan kemerdekaan itu.
Berkiprah dalam dunia politik sesungguhnya sah-sah saja, akan tetapi kita tidak boleh menukarnya dengan ideologi lain selain Pancasila. Elektabilitas memang menjadi penting dan sebagai faktor utama dalam sebuah kontestasi politik. Namun jika demi itu, anda menukarnya dengan melakukan bargaining politik untuk saling mendukung kepada kelompok Intoleran, maka sesungguhnya anda telah menggadaikan kemerdekaan ini kepada pihak lain. Sadar atau tidak, sebenarnya inilah proses pengkhianatan yang lebih sulit diberantas, oleh karena para penjaja yang datangnya dari bangsa lain lebih mudah untuk dikenali. Namun anda telah membangun musuh negeri ini dari bangsa kita sendiri.
Betapa sulitnya menumpas mereka oleh karena kita tidur bersama, dan dibawah naungan atap yang sama pula. Mungkin anda tidak merasa ini beban perjuangan yang akan mengorbankan apapun, dan dalam kesempatan dimana pun, bahkan perlawanan terhadap pengkhianatan semacam ini lebih parah / berat dari perang candu sekalipun. Tak terkecuali partai politik, apalagi merasukinya dengan politik identitas yang semakin memecahbelah persendian dari kokohnya kaki kebhinekaan kita yang sejak dahulu telah ditegakkan oleh putra-putri Indonesia. Demi rupiah yang tak seberapa, kenapa kita menjual atau menggadaikan kepada pihak lain.
Partai politik itu sebenarnya hanya sekedar sarana untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas. Sementara partai politik sendiri pun bukanlah forum Proklamator Kemerdekaan. Meraka hanya sebagai infrastruktur dari sebuah sistem demokrasi. Dimana para pengurus dan pimpinannya sekalipun bukanlah orang yang dapat kita percaya hingga seratus persen. Bahkan mereka cenderung hanya memanfaatkan masyarakat untuk memilihnya dan setelag itu praktis melupakannya begitu saja. Hal ini perlu disadari, bahwa kecermatan memilih merupakan bagian dari eksistensi mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Sehingga anda tidak perlu terseret pada ajakan haluan politik yang menciderai bangsa ini.
Partai-partai itu bahkan membiarkan limbah politiknya terserak dimana-mana tanpa pernah ingin mendaur ulang atau membersihkannya dari dampak perpecahan ditengah masyarakat saat ini, sekalipun mereka telah berkuasa. Apalagi gelagat yang ditampakkan justru mereka malah mendatangkan kerusakan baru dari residu Intoleransi yang malah memperparah keadaan bangsa ini yang terlanjur coreng moreng. Upaya jalinan kebangsaan dan merajut sikap Nasionalisme kembali itu justru datang dari mereka yang tidak memiliki kepentingan pada kekuasaan bahkan jauh dari jangkauan penguasa itu sendiri. Sehingga perjuangan kearah itu nyaris hanya sebatas kemampuan yang seadanya.
Mereka bak lintah darat yang menyedot darah bangsa ini melebihi rentenir yang secara lembut menguras kemampuan kita. Tentu saja ini harus disikapi pada kemampuan memilah dari partai mana dan sosok siapa yang pantas kita serahkan kewenangan dari kekuasaan yang menentukan nasib kita semua. Faktanya hanya sebagian dari 34 Gubernur dan 514 kepala daerah yang memiliki prestasi baik, sisanya hanya gerombolan yang memanfaatkan fasilitas negara, bahkan tak sedikit dari mereka yang semula dicitrakan sebagai sosok yang amanah, justru terjerat korupsi sehingga ditangkap KPK. Hal itu terlihat dari laman kpk.go.id, bahwa sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK.
Tidak ada yang dapat menyudahi proses pembodohan ini kecuali kita sendiri, jangan menarik, mengajak, dan menyerukan untuk berpijak kepada partai dan tokoh mana pun tanpa menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk mengetahui secara dekat dan rekam jejak yang pasti dari upaya untuk mendukungnya. Sehingga masyarakat tidak lagi perlu tutup mata dan tutup telinga untuk mendukung apapun yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Pesta demokrasi memang hanya sebuah perhelatan politik, namun dibalik itu terdapat bibit, bebet dan bobot dalam upaya mempertahankan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Maka pertahankanlah hal itu, sebab itu amanat bagi kita semua tanpa kecuali.
Semoga tulisan ini bermanfaat.
