Pangkalpinang, Journalarta.com – Beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai gaji sejumlah guru dan kepsek di kabupaten basel yang belum dibayar menjadi sorotan publik. Hal tersebut memunculkan opini negatif dari seorang Mantan Wakil Gubernur Babel, DR. (HC) H. Hidayat Arsani, S. E.
Tak tanggung-tanggung Panglima, begitu panggilan akrab dari Hidayat Arsani tersebut meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa OPD terkait. Dirinya merasa yakin jika anggaran gaji tersebut dialihkan untuk pengerjaan proyek sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan kehabisan anggaran belanja pegawai.
Dilansir dari laman https://www.wowbabel.com/lokal/59810516660/ironis-guru-dan-kepsek-di-basel-belum-gajian-hidayat-kalau-anggaran-dipakai-proyek-tangkap-bupati, Hidayat meminta Kejaksaan Negeri Basel untuk menurunkan Intelijen untuk memeriksa OPD terkait dan Bupati Basel.
Muhammad Taufik, S. E. selaku inisiator dari For Desak, (Forum Demokrasi Sosial Anti Korupsi) sangat menyayangkan sekali statement yang tidak berdasar dari sang Mantan Wakil Gubernur Babel Periode 2014-2017 tersebut.
Menurut Taufik, apa yang dilontarkan oleh Hidayat hanyalah opini sepihak dengan asumsi yang tidak berdasar.
“Jika memang Hidayat Arsani, sebagai tokoh publik yang peduli dengan dunia pendidikan, terutama di Babel secara umum dan khususnya di Basel. Alangkah lebih elok jika dirinya mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai permasalahan tersebut dengan OPD terkait. Jangan sampai opini yang tidak berimbang tersebut menimbulkan sebuah fitnah dan pencemaran nama baik seseorang,” ujar Taufik kepada awak media, Senin (16/10/23).
Taufik juga sangat menyayangkan apa yang dilontarkan oleh Hidayat Arsani tersebut, karena menurutnya penyebab keterlambatan pembayaran gaji guru dan kepsek di Basel hanya dikarenakan adanya kesalahan teknis, bukan dialihkan untuk pengerjaan proyek.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Mengutip dari sumber yang sama pada (Jum’at, 13 Oktober 2023) di Laman https://www.wowbabel.com/lokal/59810498277/belanja-pegawai-di-bangka-selatan-diduga-dialihkan-guru-dan-kepala-sekolah-belum-gajian, persoalan gaji guru dan kepsek tersebut sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Elfan Rulyadi.
Elfan menjelaskan, jika memang benar gaji guru dan kepsek memang mengalami keterlambatan. Bahkan tak cuma guru dan kepsek, namun seluruh ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga belum dibayar, termasuk dirinya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun dirinya membantah keras jika hal tersebut disebabkan karena anggaran belanja pegawai tersebut dialihkan untuk proyek. Dirinya menambahkan jika keterlambatan tersebut dikarenakan terjadi kesalahan teknis dalam penganggaran.
“Tidak benar (anggaran belanja pegawai dialihkan) karena tidak boleh ya, memang diluar sana ada anggapan seperti itu dialihkan ke proyek, karena mereka tidak tahu,” ungkap Elfan Rulyadi, Jumat 13 Oktober 2023 melansir laman tersebut.
“Intinya ada terjadi kesalahan teknis penganggaran, perhitungan yang salah ,” tutur Elfan.
Akibat salahnya perencanaan anggaran dan bukan yang kali pertama tersebut nasib 1.237 guru PNS termasuk Kepala Sekolah dan PNS di lingkunganDinas Pendidikan belum menerima gaji yang menjadi hak mereka setiap bulannya.
“Kita anggarkan di perubahan kemungkinan pekan depan. Tapi kalau TPP sudah dibayarkan,” tukasnya
Muhammad Taufik, S. E., yang juga Founder dari Putera Perkasa Babel Foundation berharap agar Hidayat Arsani tidak mendramatisir dan mempolitisasi hal tersebut secara berlebihan, apalagi menunjukkan arogansi untuk mengintervensi Aparat Penegak Hukum (APH), terlebih hingga menyeret jabatan Jamwas ke dalam permasalahan ini.
“Saya fikir pimpinan Kejari Kabupaten Bangka Selatan bukannya diam saja dalam permasalahan ini, terlebih pihak intelijen mereka. Tentu saja sudah menjadi Tupoksinya, sekecil apapun informasi tentang adanya dugaan pelanggaran hukum akan menjadi bahan Pulbaket(Pengumpulan Bahan Keterangan), sebagai LI (Laporan Intelijen) yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk masuk ke dalam proses penyelidikan atau tidak, suatu dugaan terjadinya suatu tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” Ucap Taufik.
Menurutnya, Sebagai Mantan Wakil Gubernur, Hidayat seharusnya dapat lebih memahami permasalahan tersebut ketimbang masyarakat umum lainnya. Hal tersebut lazim terjadi, salah satunya dikarenakan aturan yang menyangkut Juklak dan Juknis yang terkadang menimbulkan multi tafsir, sehingga menyebabkan kesalahan teknis terutama soal administrasi.
“lebih baik secara teknis sedikit mengalami keterlambatan, ketimbang nantinya kesalahan teknis dalam administrasi dan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis. Tentu hal tersebut akan menimbulkan persoalan yang lebih besar, dan akan menimbulkan permasalahan Hukum di kemudian hari.” tutur Taufik.
Taufik pun menekankan perlu adanya prinsip prudent atau kehati-hatian dalam pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam pembuatan komitmen, pembayaran maupun pencairan dana.
Untuk itu dirinya memberikan dukungan moril dan memberikan apresiasi positif kepada kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan, Elfan Rulyadi.
“Tak perlu berkecil hati dengan opini miring dari sejumlah Tokoh Publik di Babel. Biasalah mendekati Tahun Politik 2024, banyak pihak yang mencari panggung untuk meningkatkan elektabilitas dan mencari popularitas,” katanya.
Taufik juga menjelaskan, sudah seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk jangan terlalu mengejar penyerapan dan penggunaan anggaran tanpa memperhatikan asas prudent atau kehati-hatian. Jangan hanya mengejar waktu sehingga mengabaikan aspek kehati-hatian.
“Terkait keterlambatan pembayaran gaji guru dan kepsek di Pemkab Bangka Selatan mungkin dikarenakan permasalahan tekhnis saja. Terlebih di bulan oktober biasanya ada perubahan APBD. Konsekuensinya butuh revisi untuk penyesuaian dan penghitungan ulang atas dokumen pencairan gaji tersebut. Myngkin hal ini yang sedikit menyita waktu sehingga gaji bulan Oktober mengalami keterlambatan.” ujarnya.
Namun dirinya juga tetap menaruh hormat kepada Hidayat Arsani, yang dirasa memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan di Babel, terutama masalah keterlambatan pembayaran gaji guru dan kepsek di Kabupaten Bangka Selatan.
“Apalagi Panglima sudah berjanji, akan membayar gaji guru dan kepsek di Kabupaten Bangka Selatan. jika memang hal tersebut dikarenakan anggaran belanja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami defisit dikarenakan dialihkan untuk Proyek”, tutup mantan aktivis HMI Cabang Bengkulu tersebut.(*)
Eksplorasi konten lain dari JournalArta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
