JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Sandra Dewi yang merupakan istri dari tersangka Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata kelola timah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) di Gedung Menara Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis (04/04/2024).
Pemeriksaan ini dilakukan dalam konteks menindaklanjuti pemblokiran beberapa rekening yang terkait dengan kasus yang tengah ditangani.
Kepada Pers, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa tim penyidik JAM PIDSUS tengah meneliti apakah rekening yang telah diblokir terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Harvey Moeis.
“Penyidik sedang memeriksa apakah ada keterkaitan antara rekening yang diblokir dengan dugaan korupsi yang melibatkan tersangka Harvey Moeis,” jelas Sumedana.
Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi merupakan bagian dari langkah penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus yang tengah ditangani.
Apabila terbukti ada indikasi keterlibatan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis, maka langkah penyitaan terhadap rekening milik Sandra Dewi dapat dilakukan.
Kapuspenkum juga menekankan bahwa pemeriksaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan tujuan mengungkap kebenaran dan keadilan dalam penegakan hukum.
“Langkah-langkah yang diambil oleh tim penyidik JAM PIDSUS dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegas Sumedana.
Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan kasus yang sedang ramai diperbincangkan.
Publik menanti hasil penyidikan ini sebagai langkah konkret dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.
Langkah-langkah tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di negara ini.
Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. (KBO-Babel)
