Menakar Bacalon Walikota dan Wakil Walikota dari Kalangan Birokrat

Opini oleh : Ahmad Fajri (Jurnalis Bangka Belitung)

BANGKA BELITUNG, JOURNALARTA.Com – Kalangan birokrat baik pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun yang masih menjabat dan niat memutuskan menjadi peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) seperti mencalonkan diri jadi walikota ataupun wakil walikota serasa bukanlah hal baru di kanca perpolitikan di tanah air.

Namun, yang patut kita kupas adalah seberapa baik dan berkompeten kah jika suatu daerah di pimpin oleh orang-orang yang memiliki latar belakang birokrat ?

Sebagai agen perubahan, kepemimpinan yang ideal tentunya dari sosok figur pemimpin yang berintegritas, adil dan bertanggung jawab, berpandangan ke depan demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang di pimpinnya.

Selain itu, sosok figur pemimpin yang dapat mewujudkan pemerintahan baik dan bersih “Good Governance” sangat dibutuhkan. Tak berlebihan rasanya jika tipe seorang pemimpin seperti ini tentunya terdapat pada seorang calon pemimpin yang memiliki latar belakang seorang Birokrat.

Kenapa.? Seorang PNS atau ASN sendiri yang kita ketahui wajib memiliki “Core Values” atau nilai-nilai dasar yang dikenal ASN BerAKHLAK dan dengan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Seorang ASN ataupun instansi pemerintah harus menginternalisasikan dan mengimplementasikan Core values ASN BerAKHLAK secara utuh.

Adapun 7 (tujuh) core values ASN BerAKHLAK terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Kita coba bedah satu persatu, seperti yang ditulis oleh Ade Setiadi, ST, M.Si,
Widyaiswara Ahli Madya dalam Jurnalnya.

*) Berorientasi Pelayanan

Itu berarti, Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.

*) Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.

*) Kompeten

Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

*) Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

*) Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah dan Bekerja dengan Integritas. Taat pada Peraturan.

*) Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas.

*) Kolaboratif

Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Dari sini tentunya kita bisa menilai, seberapa baik kah jika kursi walikota atau wakil walikota di isi masyarakat yang memiliki latar belakang seorang Birokrat. Yang kita ketahui seorang Birokrat sendiri sudah di tempah untuk menjadi seorang pemimpin yang berprinsip untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Tak sedikit pula, yang kita ketahui bersama banyak provinsi, kota atau kabupaten yang kepala daerah nya memiliki latar belakang seorang Birokrat itu sukses dan maju kota nya dan sejahtera masyarakat nya.

Sebagai contoh dari kisah sukses salah satu tokoh pemimpin daerah dari kalangan birokrat, yang cukup sukses selama menjabat kepala daerah.

Dilansir dari Wikipedia dan beberapa sumber artikel lainya.

Kita ambil contoh Track record Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yakni Ir. H.Eddy Santana Putra, M.T yang merupakan mantan walikota Palembang dua periode.

Eddy Santana Putra (ESP) Lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, 20 Januari 1957. Dalam karier sebagai ASN, ESP pernah menjabat, Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang (2002-2003) hingga memutuskan mencalonkan diri dan terpilih sebagai walikota termuda pada masanya, Walikota Palembang Masa jabatan 21 Juli 2003 – 21 Juli 2013.

Sepak terjang era kepemimpinan ESP saat menjabat Wali Kota Palembang sangat dikenal luas dan terbukti dengan pengalamannya sebagai seorang ASN, ESP mampu merubah Kota Palembang menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia.

Pada masa kepimpinannya di Palembang mengalami banyak sekali kemajuan dan perubahan. Semua sektor dari pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan sampai ke pengelolaan air minum.

Itulah kira-kira contoh ketika jabatan kepala daerah dari kalangan birokrat/ASN. Secara singkatnya seorang ASN merupakan paket lengkap jika menjadi seorang pemimpin daerah.

Dalam demokrasi langsung dikenal rumus bagi kandidat untuk dapat bersaing dalam ajang kontestasi pemilihan, yakni memenuhi unsur popularitas, disukai, dan dipilih.

Dalam mekanisme ini, kuncinya terletak pada mayoritas pemilih yang cerdas. Tapi kalau kebanyakan pemilih kurang rasional dalam menentukan pilihan, pemimpin yang terpilih belum tentu memiliki kemampuan.(*)

Tentang Penulis : Ahmad Fajri adalah Jurnalis yang tergabung di Media JournalArta.com. Selain itu, Ia juga merupakan Pimpinan Redaksi Media Narasibababel.id. Artikel tersebut merupakan buah pikirannya terkait Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dari kalangan birokrat.