DAERAHFEATUREDKRIMINALNEWSSPORTUNCATEGORIZED

Menpora Bantah Isu Dugaan Penyelewengan Dana Penyelenggaraan di PON XXI Aceh-Sumut 2024

MEDAN, JOURNALARTA.Com – Terkait adanya dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Menurut Dito, tudingan tidak berdasar dan sengaja disebarkan oleh pihak yang hanya melihat sebagian kecil permasalahan tanpa memahami konteks lebih luas.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers, merespons berbagai isu yang beredar terkait beberapa arena atau venue pertandingan yang belum selesai pengerjaannya serta dugaan kualitas makanan atlet yang dianggap tidak memadai di Media Center PON XXI wilayah Medan, Sumatra Utara, pada Jumat (13/9/2024) malam lalu.

“Penyelenggaraan PON telah berjalan sesuai peraturan yang ketat dan transparan. Bahkan, pemerintah telah memperkuat pengawasan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024, yang memastikan adanya dua Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan dan tata kelola PON serta Peparnas,” tegas Dito Ariotedjo mengutip siaran pers Tim Komunikasi dan Media PON Aceh Sumut 2024.

Dito menjelaskan, Satgas ini berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tudingan adanya penyelewengan dana atau tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan,” jelasnya.

“Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON tidak dapat diterima. Kami memiliki dua Satgas yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan. Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan transparansi adalah prioritas kami,” tegasnya.

Menpora meminta publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu benar. Menurutnya, beberapa foto dan video yang beredar di media hanya menunjukkan sebagian kecil masalah tanpa melihat keseluruhan pelaksanaan yang sebenarnya.

“Setelah pembukaan PON, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil. Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh,” terang Dito.

Pada kesempatan itu, Dito memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai tuan rumah PON untuk terus meningkatkan persiapan di masa mendatang.

Ia menekankan bahwa perhelatan sebesar PON membutuhkan persiapan matang setidaknya empat tahun sebelum acara berlangsung. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa segala infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan teknis lainnya siap tepat waktu.

“Kami berharap ke depan, tuan rumah harus lebih siap dalam segala aspek, terutama dalam mempersiapkan venue dan infrastruktur. Persiapan minimal empat tahun sebelum pelaksanaan PON adalah hal yang wajib dilakukan, agar acara ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan sukses,” harapnya.

Dito juga menyoroti pentingnya fokus dalam memilih cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON di masa mendatang.

Menurutnya, cabang olahraga yang diikutsertakan harus disesuaikan dengan kebutuhan di level internasional, seperti ASEAN Games dan Olimpiade untuk meningkatkan kualitas atlet Indonesia.

Selain itu, ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan PON secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dito mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung penuh pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan menjaga semangat sportivitas serta persatuan di antara seluruh kontingen.

“Kami di sini untuk memastikan bahwa PON berjalan lancar dan transparan. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini dan dukung atlet-atlet kita untuk mencapai prestasi terbaik,” tutupnya.(*)

What's your reaction?

Related Posts

PPN 12%: Solusi atau Beban Baru?

JAKARTA, JOURNALARTA.COM - Universitas Paramadina bekerja sama dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “PPN 12%: Solusi atau Beban Baru?”. Diskusi publik ini…

1 of 1,043

1 Komentar

Beri Komentar Anda