PANGKALPINANG, JOURNALARTA.Com – Ratusan anggota Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) menggelar aksi demontrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menuntut agar KPU menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Jum’at (24/10).
Aksi demo ini dipicu oleh pernyataan kontroversial salah satu anggota KPU Pangkalpinang, Muhammad dalam sebuah podcast di salah satu stasiun radio yang menyebut Pasangan Calon (Paslon) nomor 2 akan menang 99,9 persen melawan kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa anggota KPU itu telah menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu paslon.
Para demonstran datang dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan dan harapan agar pemilu berjalan adil dan transparan.
Dalam orasinya, mereka menyatakan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan komisioner KPU sangat penting guna menjaga integritas pemilu.
Ratusan massa yang hadir tampak semakin bersemangat saat mereka mendengar Komisioner KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian akan datang untuk menjawab tuntutan mereka.
Namun, suasana mulai tegang ketika anggota KPU yang diduga berpihak tidak hadir. Dalam upaya mengekspresikan ketidakpuasan, massa sempat berencana untuk menggembok pagar kantor KPU Pangkalpinang.
Sesampainya di lokasi, Sobarian langsung dikawal oleh beberapa anggota kepolisian, kemudian para demonstran segera menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.
Beberapa poin penting yang disuarakan para peserta aksi antara lain: Pemecatan anggota KPU yang tidak netral, serta permintaan agar anggota yang disinyalir berpihak segera mundur.
Massa juga menekankan pentingnya netralitas dan integritas dalam proses pemilihan umum yang seharusnya dijalankan secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi, dalam orasinya menegaskan bahwa demokrasi yang dibangun oleh KPU harus menciptakan suasana yang kondusif.
“KPU harus mengedepankan transparansi publik dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Kami ingin agar masyarakat tidak merasa tertekan dengan isu bahwa penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu paslon,” ujarnya.
Aksi massa ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Pangkalpinang.
Mereka berharap dengan adanya demonstrasi ini, KPU akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan menjaga independensinya.
Masyarakat juga menuntut agar semua elemen KPU mendengarkan aspirasi dan masukan dari publik, terutama jika terjadi pelanggaran selama masa kampanye.
Penegasan akan pentingnya sikap jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pokok pikiran yang diangkat dalam aksi tersebut.
“Ini adalah pelajaran penting untuk masa depan, agar KPU dapat menjaga netralitasnya,” tegas salah satu peserta aksi.
Aksi demo anggota KAHMI berakhir dengan harapan bahwa KPU Kota Pangkalpinang akan lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan adil.
Masyarakat berharap, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, Kota Pangkalpinang dapat melaksanakan Pilkada dengan lebih baik. (*/KBO Babel)
Eksplorasi konten lain dari JournalArta
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
