JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa HD, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Dirjen Kemenhub) tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi perkeretaapian Medan pada Senin, 9 Desember 2024. Selain HD, Kejagung juga memeriksa dua orang saksi lainnya dari pihak swasta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
“Dua saksi dari pihak swasta yang diperiksa adalah ABR selaku direktur PT Agung Kusuma dan MSA selaku direktur PT Nusantara Lima,” ujar Harli dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (9/12).
Harli menambahkan, ketiga orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023 atas nama tersangka Prasetyo Boeditjahjono (PB).
Diketahui, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada tahun 2017-2023 melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways, salah satunya adalah Pembangunan Jalan Kereta Api Besitang-Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Dalam pelaksanaan Pembangunan, tersangka Prasetyo Boeditjahjono memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Nur Setiawan Sidik memecah pekerjaan kontruksi tersebut menjadi 11 paket. Prasetyo juga meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran berinisial NSS agar memenangkan delapan perusahaan dalam proses lelang.
Selanjutnya Ketua POKJA Pengadaan, Terdakwa Rieki Meidi Yuwana atas permintaan NSS melaksanakan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang/jasa.
Dalam pelaksanaan konstruksi diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan (FS), tidak terdapat dokumen Penetapan Trase Jalur Kereta Api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan, sehingga Jalur Kereta Api mengalami amblas atau penurunan daya dukung tanah sehingga tidak bisa berfungsi.
Dalam proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, tersangka Prasetyo Boeditjahjono mendapatkan fee melalui PPK terdakwa Akhmad Afif Setiawan sebesar Rp1,2 miliar dan dari PT WTJ sebesar Rp1,4 miliar.
Akibat perbuatan Prasetyo Boeditjahjono tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tidak dapat difungsikan (total lost) sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.157.087.853.322 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tanggal 13 Mei 2024.(*)
