BANGKA BELITUNG, JOURNALARTA.COM – Pangkalpinang kembali diguncang isu skandal yang melibatkan seorang pejabat publik. Pada tahun 2024, pemberitaan mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan dr. Y, seorang Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sempat menghebohkan masyarakat.
Meski sudah dinonjobkan dari jabatannya, hingga kini isu tersebut seolah terkubur tanpa penyelesaian yang jelas. Namun, gugatan cerai yang diajukan oleh istri sah dr. Y ke Pengadilan Agama Pangkalpinang kembali memunculkan sorotan terhadap kasus ini.
Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber terpercaya KBO Babel, sejumlah bukti baru terkait perselingkuhan tersebut kini beredar di kalangan masyarakat.
Bukti itu meliputi foto dan video yang menguatkan dugaan adanya hubungan terlarang antara dr. Y dan seorang wanita honorer yang bekerja di instansi yang sama.
Dalam foto yang beredar, dr. Y terlihat memberikan kejutan ulang tahun kepada wanita tersebut di sebuah kamar hotel. Foto itu menunjukkan keduanya berpose mesra dengan kue ulang tahun di atas meja.
Tak hanya itu, sebuah video juga memperlihatkan mereka memasuki kamar hotel mewah di luar Bangka Belitung. Bukti-bukti ini semakin memperkuat dugaan perselingkuhan yang sebelumnya dianggap sebagai isu tidak berdasar oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Meskipun bukti sudah tersebar luas, pihak berwenang memilih untuk tidak mengomentari kasus ini lebih jauh. Langkah Pemkot Pangkalpinang yang menganggap berita ini sebagai hoaks menimbulkan tanda tanya besar.
Apakah ini upaya untuk melindungi citra pejabat publik atau hanya sekadar menenangkan kegaduhan sementara?
Masyarakat Pangkalpinang, termasuk para aktivis, merasa kecewa dengan sikap Pemkot yang terkesan menutup-nutupi kasus ini.
Seorang aktivis lokal yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik Dinas Kesehatan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik.
“Jika pejabat publik saja dibiarkan lolos dari tanggung jawab tanpa konsekuensi serius, bagaimana masyarakat bisa percaya pada sistem pemerintahan yang ada?” ujarnya.
Masyarakat menuntut transparansi dari pihak berwenang. Mereka berharap ada investigasi yang menyeluruh untuk mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi tegas jika dugaan ini terbukti. Tanpa tindakan konkret, publik khawatir kasus seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi pejabat publik lainnya.
Langkah Pemkot Pangkalpinang yang hanya menonjobkan dr. Y tanpa proses investigasi lebih lanjut dianggap tidak adil. Banyak yang merasa bahwa sanksi tersebut terlalu ringan untuk seorang pejabat yang telah mencemarkan nama institusi.
Hal ini menimbulkan kesan adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik.
Pakar hukum lokal, Dr. R, menilai bahwa kasus ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen terhadap etika dan integritas.
“Ketika seseorang dalam posisi strategis terbukti melanggar moral dan hukum, sanksi administratif tidaklah cukup. Diperlukan langkah hukum untuk menjaga keadilan dan memberikan efek jera,” ungkapnya.
Kasus ini memperlihatkan urgensi transparansi dalam pemerintahan. Penutupan informasi atau pengabaian terhadap dugaan pelanggaran hanya akan menimbulkan kecurigaan dan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik. Sebagai abdi negara, pejabat seharusnya menjadi panutan, bukan justru mencoreng kepercayaan masyarakat.
Publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah menangani kasus ini secara objektif dan transparan.
Hingga kini, Pemkot Pangkalpinang belum memberikan pernyataan resmi terkait bukti-bukti baru yang beredar.
Masyarakat terus mendesak agar kasus ini tidak berhenti pada sanksi administratif saja. Sebuah petisi daring yang menuntut investigasi transparan bahkan telah mendapatkan dukungan dari ribuan warga dalam waktu singkat.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas Pemkot Pangkalpinang. Akankah mereka menjawab tuntutan masyarakat dan memprioritaskan keadilan, atau justru membiarkan kasus ini menguap begitu saja?
Skandal perselingkuhan di Dinas Kesehatan Pangkalpinang adalah cerminan dari perlunya reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Bagi masyarakat, transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan yang kini telah tercoreng. (KBO Babel/Foto: Ilustrasi)
Cek Berita dan Artikel JOURNALARTA lainnya di Google News
