JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Dalam upaya meningkatkan keamanan navigasi dan mendukung keberlanjutan pengelolaan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini menerima usulan konstruktif dari HNSI Babel terkait rencana pengerukan dan pengelolaan alur pelayaran masuk Pelabuhan Perikanan Negeri (PPN) Sungailiat, Kamis (27/2/2025).
Rapat pembahasan yang dipimpin oleh Katimja AKP4, Marezo, berlangsung selama dua jam, mulai pukul 10.10 hingga 12.10 WIB, dan menghadirkan diskusi yang dinamis serta pertukaran pendapat yang sangat produktif.
Dalam rapat tersebut, Marezo menegaskan bahwa dalam dua minggu terakhir, pihak KKP telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Timah.
Pertemuan ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi di Muara Jelitik, yang selama ini menimbulkan kekhawatiran terkait dampak sedimentasi pada kolam pelabuhan dan muara.
“Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan kaidah kajian lingkungan yang ketat, sehingga dampak negatif terhadap alur pelayaran dapat diminimalisir,” ujar Marezo.
Ketua DPD HNSI Babel, Ridwan, dalam sambutannya menekankan pentingnya penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur tatacara pengerukan dan reklamasi alur pelayaran masuk pelabuhan perikanan, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan material hasil kerja keruk.
Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi turunan dari PP Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.
“Kami percaya, dengan adanya aturan yang jelas, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP Timah dapat berjalan berdampingan dengan layanan kepelabuhanan yang diberikan oleh PPN Sungailiat tanpa mengganggu aktivitas kapal nelayan,” jelas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa tidak perlu terjadi polemik terkait rencana penambangan oleh PT Timah dan mitranya, selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan kendala bagi kelancaran operasional kapal nelayan.
Ia juga mengapresiasi bahwa PT Timah telah menyusun kajian lingkungan yang komprehensif, sehingga mampu mengantisipasi dampak negatif dari aktivitas penambangan.
Meskipun demikian, HNSI Babel tetap menekankan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama, terutama bagi kapal-kapal nelayan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kesimpulan rapat menunjukkan bahwa usulan dan masukan yang disampaikan oleh HNSI Babel mendapat apresiasi tinggi dari KKP.
Semua poin yang diangkat akan segera diteruskan kepada Menteri KKP untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mendukung sinergi antara aktivitas penambangan dan pelayanan kepelabuhanan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif HNSI Babel yang mendasari usulan mereka dengan kajian sederhana namun ilmiah. Harapan kami, solusi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan dalam pembangunan dan pengembangan kelautan serta perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Marezo menutup rapat.
Sebagai langkah konkret ke depan, KKP juga mengundang HNSI Babel untuk kembali hadir dalam pertemuan yang akan digelar pada tanggal 6 Maret 2025.
Pertemuan lanjutan tersebut akan melibatkan Pemkab Bangka, Pemerintah Provinsi, DPRD Kepulauan Bangka Belitung, dan PT Timah.
Melalui kolaborasi yang sinergis, diharapkan semua pihak dapat bersama-sama menciptakan keseimbangan antara kegiatan penambangan dan operasional pelabuhan, sehingga manfaat bagi masyarakat pesisir dapat terwujud secara optimal. (KBO Babel)
