PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Rabu (4/6/25) pagi.
Rapat tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti Juhaini dari Smart Room Center (SRC) Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, mewakili Penjabat Wali Kota, Mohamadullah bin Rudin.
Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen. Pol. Tomsi Tohir, yang memfokuskan agenda pada evaluasi berbagai program strategis nasional, termasuk pengendalian inflasi, program gizi, perumahan rakyat, hingga pembentukan koperasi desa.
“Beliau (Pak Sekjen) yang pertama sekali adalah melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis, itu program nasional,” kata Juhaini dalam laporannya.
Dalam evaluasi tersebut, Pangkalpinang tidak termasuk ke dalam satuan wilayah yang menjadi target prioritas untuk program makan bergizi gratis. Sementara untuk program pembangunan 3 juta rumah secara nasional, capaian realisasi telah mencapai 98 persen.
“Alhamdulillah khusus Pangkalpinang sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang pemberian BBHTB gratis, juga BBG-nya gratis,” jelas Juhaini.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga menyoroti progres pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Dari 83.762 wilayah, baru sekitar 93,58 persen yang telah melaksanakan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan Khusus.
“Alhamdulillah, kita 42 kelurahan di Pangkalpinang sudah melaksanakan itu dan tidak menjadi perhatian dari Bapak Sekjen,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga dinilai berhasil dalam pelaksanaan program Pemeriksaan Gratis (PKG) yang telah terealisasi 100 persen di wilayah Bangka Belitung.
Namun, catatan khusus diberikan terkait program Sekolah Rakyat Tahap Dua, di mana Pangkalpinang masih belum mengusulkan lahan untuk pembangunan sekolah.
“Salah satunya Pangkalpinang, belum mengusulkan itu. Ini akan kita tindak lanjuti bersama Dinas Sosial,” tegas Juhaini.
Rapat ditutup dengan paparan mengenai capaian pengendalian inflasi. Kinerja inflasi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren yang sejajar dengan nasional.
“Inflasi year-on-year nasional 1,6 persen, kita di Pangkalpinang 1,4 persen. Bahkan terjadi deflasi, jika nasional terkontraksi 0,37 persen, kita terkontraksi 0,86 persen,” ujar Juhaini menambahkan. (Zahwa)
Baca Berita dan Artikel JOURNALARTA yang Lainnya di Google News