PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Penjabat (PJ) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyerukan pentingnya sinergi dan semangat perbaikan layanan publik kepada seluruh perangkat daerah. Pesan ini ia sampaikan dalam kegiatan coffee morning bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota, Rabu (16/7/2025).

Dalam forum santai namun penuh makna itu, M. Unu menekankan bahwa membangun kota bukan hanya soal program, tapi dimulai dari komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan. Ia mengkritisi rendahnya semangat kolaborasi di lingkungan birokrasi.

“Kalau ngobrol di warung kopi saja susah, bagaimana mau duduk menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks? Saya minta mulai sekarang semua terbuka dan punya rasa tanggung jawab,” ujarnya.

Salah satu isu penting yang disorot adalah pendataan warga. Menurutnya, keakuratan data hingga ke tingkat RT dan RW menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan.

Ia bahkan menyinggung Kabupaten Sumedang yang berhasil menerapkan sistem digitalisasi kependudukan secara rinci. “Mereka bisa tahu kondisi rumah, jumlah kamar mandi, dan pendapatan harian warga. Masa Pangkalpinang yang kota tidak bisa?” katanya menantang.

Selain itu, M. Unu juga menegaskan agar camat dan lurah tidak menyepelekan persoalan mendasar warga seperti pengelolaan sampah, drainase, dan kebersihan lingkungan. Ia meminta agar urusan-urusan ini menjadi prioritas dalam kerja harian.

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2025, M. Unu pun mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk menjaga netralitas. Ia menekankan bahwa pelanggaran sekecil apa pun bisa berdampak serius, baik secara hukum maupun etik.

“Jaga sikap, bahkan di status WhatsApp. Jangan sampai kita terseret masalah hanya karena hal sepele. ASN harus profesional,” tegasnya.

Dalam hal pengelolaan anggaran, Pj Wali Kota turut menyoroti batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Karena itu, ia mendorong OPD untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar alokasi anggaran untuk pembangunan tidak terganggu.

“Kegiatan seperti ini harus dimanfaatkan untuk berdiskusi terbuka, menyampaikan kendala, dan mencari solusi bersama demi Pangkalpinang yang lebih baik,” ucap M. Unu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pangkalpinang, Mie Go, menambahkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan keadilan dalam distribusi dana bagi hasil dari pemerintah pusat, khususnya terkait sumber daya timah.

“Meski bukan penghasil langsung, kita ini terdampak. Kami harap dana royalti yang lebih adil bisa memperkuat APBD,” jelasnya.

Terkait laporan hasil pemeriksaan BPK, Mie Go menyebut progres penyelesaiannya sudah on track. Ia optimistis perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan akan semakin solid. (Zahwa/ADV)