PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi menggelar Job Fair Tahun 2025 di Halaman Kantor DPMPTSP, Rabu (23/07/25).

Acara ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin yang menekankan pentingnya keberlanjutan komitmen pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

Sedikitnya 17 perusahaan berpartisipasi dalam job fair ini, membuka 904 lowongan kerja dari 51 jenis jabatan, termasuk 5 formasi bagi penyandang disabilitas.

“Ini bukan satu-satunya kegiatan, tetapi ini adalah awal dari tugas negara dan pemerintah terhadap jaminan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar M. Unu dalam sambutannya.

Dalam pidatonya, Unu menekankan bahwa job fair ini tak boleh sekadar bersifat seremonial. Ia menegaskan agar Dinas Tenaga Kerja dan jajaran pemerintah daerah menjadikannya sebagai langkah awal yang konsisten.

“Jangan hanya hari ini ceremonial, setelah itu menghilang. Gunakan manfaat dari para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja,” tegasnya.

Job fair ini disebut sebagai respons konkret terhadap peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Pangkalpinang yang tercatat lebih dari 500 kasus selama 2024-2025.

“Jangan sampai dalam satu rumah atau kepala keluarga tidak ada yang bekerja. Ini wajib menjadi prioritas bagi pemerintah maupun perusahaan,” katanya menekankan urgensi perlindungan sosial.

Unu juga menyinggung upaya pemerintah dalam memfasilitasi tenaga kerja dari luar negeri. Ia menyebut akan ada talkshow dan konseling khusus tentang tata cara bekerja ke luar negeri secara legal dan aman.

“Bagaimana kita bekerja di luar negeri khususnya untuk bisa benar, legal, aman, nyaman, dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun keluarga juga Kota Pangkalpinang,” paparnya.

Pj Wali Kota juga mendorong agar pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

“Tenaga kerja banyak, kemampuan ada, tetapi syarat administrasinya tidak terpenuhi. Ini harus dibenahi bersama dengan perusahaan dan lembaga pendidikan,” ucapnya. (Zahwa/ADV)