PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Peta politik dan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendadak bergetar. Wakil Gubernur Babel, Hellyana, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Babel dalam kasus dugaan penipuan yang berkaitan dengan bisnis perhotelan.

Penetapan status hukum ini diumumkan Kamis (25/9/2025), setelah penyidik menaikkan kasus dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Orang nomor dua di Babel tersebut kini sah menyandang status tersangka, langkah yang segera menjadi sorotan publik. Hellyana sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan maraton di Ditreskrimum Polda Babel pada Kamis (4/9/2025).

Saat itu, ia diperiksa selama lebih dari empat jam dengan status sebagai saksi, didampingi penasihat hukumnya, Walim. Pemeriksaan itu rupanya membuka jalan menuju penetapan status barunya.

Konfirmasi resmi datang dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Babel, Kombes Pol Muhammad Rivai Arfan.

Saat ditemui awak media pada Kamis siang, ia hanya memberikan pernyataan singkat namun tegas.

“Betul (Wagub Babel Hellyana ditetapkan jadi tersangka),” ujarnya.

Meski demikian, Rivai menegaskan penyidikan masih terus berjalan.

Hellyana dijadwalkan kembali dipanggil penyidik pada Senin (29/9/2025) untuk pemeriksaan lanjutan.

Pemanggilan ini dinilai krusial untuk memperdalam bukti-bukti sekaligus menggali keterangan tambahan terkait kasus yang menyeret namanya.

Upaya awak media untuk meminta konfirmasi langsung kepada Hellyana hingga kini belum berhasil.

Pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp belum berbalas, sementara pihak terdekatnya juga memilih bungkam.

Kasus ini disebut-sebut berkaitan dengan transaksi bisnis hotel. Namun, hingga kini polisi belum merinci modus penipuan maupun kerugian yang ditimbulkan.

Ketiadaan detail inilah yang membuat publik Babel semakin menaruh perhatian besar pada kasus ini.

Sebagai pejabat publik dengan jabatan strategis, penetapan tersangka terhadap Hellyana tentu menghadirkan konsekuensi serius.

Ia masih aktif menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, namun status barunya kini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana sikap resmi pemerintah provinsi dan partai politik pengusungnya?

Publik juga menunggu kejelasan apakah Hellyana akan kooperatif menghadapi proses hukum atau justru memilih strategi politik untuk mempertahankan posisinya.

Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah sejauh mana kasus ini akan memengaruhi stabilitas politik di Babel, terutama menjelang kontestasi politik daerah yang sudah semakin dekat.

Diruang publik, reaksi mulai bermunculan. Sebagian menilai kasus ini harus menjadi momentum penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Namun, ada pula yang mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi, mengingat asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kini, bola panas ada di tangan penyidik. Langkah Polda Babel dalam mengusut kasus ini akan menjadi cermin seberapa serius aparat penegak hukum menuntaskan perkara yang melibatkan pejabat tinggi daerah. Apakah dugaan penipuan ini akan terbukti di meja hijau, atau justru kandas di tengah jalan, waktu yang akan menjawabnya.

Yang pasti, publik Babel kini menaruh mata penuh pada Hellyana sosok yang tengah berada di persimpangan antara tanggung jawab politik dan konsekuensi hukum. (KBO Babel)