PANGKALPINANG — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis Thorium di Bangka Belitung tidak bisa dilihat semata sebagai proyek energi. Senin (9/2/2026).
Di balik isu teknis dan teknologi tinggi, tersimpan dimensi sosial yang kompleks dan saling terkait dengan arah pembangunan berkelanjutan daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ir M. Natsir, yang akrab disapa “Guru”, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertema “Perspektif Sosial, Partisipasi Publik, dan Pembangunan Berkelanjutan Dampak PLTN Tenaga Thorium” yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel and Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Ir M. Natsir, tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain.
Mulai dari persoalan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, hingga masalah pendidikan berupa ketidaksetaraan akses dan kualitas.
“Belum lagi isu lingkungan seperti perubahan iklim dan pola konsumsi berlebihan, persoalan kesehatan baik fisik maupun mental—stres, depresi, hingga kesepian—serta tantangan baru di era digital seperti cyberbullying dan kecanduan gawai. Semua ini adalah potret masalah sosial yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegas Natsir.
Ia menekankan, pembangunan PLTN di Bangka Belitung harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan listrik.
Proyek strategis nasional ini, kata dia, memiliki implikasi luas terhadap struktur sosial, ekonomi lokal, lingkungan hidup, serta pola partisipasi publik.
“PLTN Thorium bukan hanya soal teknologi energi bersih. Ini tentang bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana dampak sosialnya dikelola, dan bagaimana manfaatnya dirasakan secara adil oleh rakyat,” ujarnya.
Ir M. Natsir menjelaskan, pemilihan Bangka Belitung sebagai salah satu kandidat lokasi pembangunan PLTN bukanlah keputusan sembarangan. Berdasarkan kajian ilmiah dan data geologi, wilayah Bangka Belitung dinilai relatif aman dari ancaman gempa bumi, sebuah persyaratan vital dalam pembangunan fasilitas nuklir.
“Keamanan geologis adalah syarat mutlak. Bangka Belitung berada di zona yang stabil dan minim aktivitas seismik. Ini menjadi salah satu alasan utama wilayah ini masuk dalam pertimbangan pembangunan PLTN,” jelasnya.
Namun demikian, Natsir mengingatkan bahwa aspek keamanan teknis harus berjalan seiring dengan kesiapan sosial. Tanpa pemahaman publik yang memadai dan partisipasi masyarakat yang bermakna, proyek sebesar apa pun berpotensi memunculkan resistensi sosial.
“Transparansi, edukasi publik, dan ruang dialog harus dibuka selebar-lebarnya. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, apalagi korban dari kebijakan yang tidak mereka pahami,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan PLTN Thorium sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan di Bangka Belitung. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, hingga perbaikan tata kelola lingkungan.
“Kalau dikelola dengan benar, PLTN bisa menjadi lokomotif pembangunan. Tapi jika abai terhadap aspek sosial, maka ia justru bisa memperdalam ketimpangan,” ujar Natsir dengan nada tegas.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif teknis, sosial, dan kebijakan dalam satu forum terbuka.
Bagi Ir M. Natsir, masa depan energi Bangka Belitung harus dibangun di atas fondasi data, fakta, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Energi berkelanjutan bukan hanya soal listrik yang menyala, tapi tentang kehidupan sosial yang lebih adil, aman, dan bermartabat,” pungkasnya. (KBO Babel)