Pangkalpinang, Journalarta.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), khususnya berbasis thorium, kembali memantik diskursus serius di ruang publik. Dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026), berbagai aspek krusial PLTN dibedah secara terbuka, mulai dari kesiapan teknis hingga tantangan sosial yang selama ini menjadi batu sandungan.
Menutup rangkaian diskusi, Arya Rezavidi, M.EE., PhD., Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sekaligus Dewan Penasihat Kopetindo, menegaskan bahwa PLTN tidak boleh dipersempit sebagai proyek teknologi semata. Menurutnya, PLTN adalah proses multidimensi yang menuntut kesiapan menyeluruh dan tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan teknokratik.
“Teknologi setinggi apa pun tidak akan berjalan tanpa kesiapan sumber daya manusia. SDM adalah fondasi utama, mulai dari perencanaan, pengoperasian, hingga pemanfaatan PLTN dalam jangka panjang,” tegas Arya dalam closing statement-nya.
Arya mengingatkan, negara-negara maju telah lama menjadikan PLTN sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Energi nuklir terbukti mampu menyediakan listrik dalam skala besar, andal, rendah emisi, serta berkelanjutan. Karakter ini menjadikan PLTN relevan untuk menopang industrialisasi, riset, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks Indonesia, Arya menyampaikan pandangan yang lugas: visi Indonesia Emas akan sulit dicapai tanpa dukungan sumber energi besar dan stabil. “Transisi energi membutuhkan fondasi kuat. Tanpa energi baseload yang andal, kita akan selalu tertinggal dalam kompetisi global,” ujarnya.
Lebih jauh, Arya menyoroti manfaat ekonomi dan sosial yang sering luput dari perdebatan publik. Pembangunan PLTN, kata dia, berpotensi menciptakan sekitar 6.850 lapangan pekerjaan, mulai dari tahap konstruksi, pengoperasian, hingga pengembangan industri pendukung. Dampak ini dinilai dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas SDM nasional sekaligus memperkuat kemandirian teknologi dalam negeri.
Namun demikian, Arya tidak menutup mata terhadap resistensi dan kekhawatiran masyarakat. Isu dampak kesehatan jangka panjang, termasuk potensi risiko kanker akibat paparan radiasi, masih menjadi momok utama yang membayangi wacana PLTN. Menurutnya, kekhawatiran tersebut harus dihadapi dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan penyangkalan.
“Kekhawatiran publik itu sah. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berbasis sains, data yang transparan, dan pengalaman empiris dari negara-negara yang sudah puluhan tahun mengoperasikan PLTN dengan aman,” ujarnya.
Selain isu kesehatan, stigma negatif terhadap nuklir juga dinilai sebagai tantangan besar. Arya menilai, nuklir masih kerap dipersepsikan sebagai simbol perang, senjata, dan kehancuran. Padahal, dalam konteks energi, nuklir justru menjadi salah satu solusi untuk keberlanjutan jangka panjang.
“Edukasi publik harus dilakukan secara konsisten. Nuklir bukan hanya soal senjata, tapi juga tentang energi, riset, dan masa depan,” tegasnya.
Karena itu, Arya menekankan bahwa pembangunan PLTN di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung, harus mengedepankan pendekatan sosial yang humanis. Keterlibatan aktif masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta penerapan standar keselamatan tertinggi menjadi prasyarat mutlak agar PLTN tidak sekadar berdiri secara fisik, tetapi juga diterima secara sosial.
Diskusi publik ini menjadi penegasan bahwa masa depan PLTN tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kesiapan manusia dan kepercayaan publik. Tanpa dua elemen tersebut, PLTN berisiko menjadi proyek besar yang terus diperdebatkan, bukan solusi strategis bagi ketahanan energi nasional. (KBO Babel)