Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melemparkan peringatan keras seminggu sebelum Shangri-La Dialogue 2026 dimulai: “Realitas di dunia yang berubah ini adalah akan ada lebih banyak volatilitas — kita akan menghadapi badai demi badai.”
Peringatan itu terbukti menjadi pembuka yang tepat untuk konferensi keamanan tahunan paling bergengsi di Asia-Pasifik. Berlangsung di Singapura pekan ini, forum yang dihadiri menteri pertahanan, pejabat militer senior, dan pakar keamanan dari seluruh dunia itu menghasilkan satu kesimpulan dominan: kawasan Asia-Pasifik sedang memasuki fase rearmament dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Shangri-La Dialogue (SLD), yang diselenggarakan sejak 2002 oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) berbasis London, tahun ini mencatat pergeseran fundamental dalam cara negara-negara Asia-Pasifik merespons ancaman keamanan. Bukan lagi melalui diplomasi dan pembangunan semata, tetapi melalui peningkatan kapasitas militer secara masif.
Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), belanja militer di kawasan Asia-Pasifik melonjak 8,1% pada 2025 menjadi $681 miliar. Angka ini bahkan dipandang belum memadai oleh Amerika Serikat, yang secara eksplisit mendesak sekutu-sekutunya untuk menambah investasi pertahanan.
Eskalasi Konflik yang Memicu Rearmament
Lonjakan belanja militer ini bukan tanpa alasan. Beberapa bulan terakhir mencatat serangkaian eskalasi konflik di kawasan yang memperkuat narasi bahwa Asia-Pasifik tengah memasuki fase paling tidak stabil dalam beberapa dekade.
Pada Mei 2025, India dan Pakistan terlibat perang singkat namun intens. Hanya beberapa bulan kemudian, konflik Thailand-Kamboja yang berkepanjangan baru berakhir pada Desember 2025. Februari 2026 mencatat intensitas baru dalam bentrokan berulang antara Pakistan dan Afghanistan, yang kali ini melibatkan serangan udara Pakistan.
Perang saudara Myanmar yang telah berlangsung bertahun-tahun terus berlanjut tanpa tanda-tanda penyelesaian. Ketegangan di Laut China Selatan secara rutin memanas. Taiwan, yang menjadi fokus dari banyak isu keamanan kawasan, tetap menjadi titik ketidakpastian terbesar.
Evan A. Laksmana, Senior Fellow untuk Keamanan dan Pertahanan Asia Tenggara di IISS, merangkumnya dalam laporan keamanan tahunan SLD: “Negara-negara regional — baik yang besar, menengah maupun kecil — tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan keamanan yang memburuk ini.”
Namun di balik semua konflik tersebut, satu faktor dominan yang membentuk diskusi di Shangri-La tahun ini adalah rivalitas yang terus meningkat antara Amerika Serikat dan China. Ekspansi militer China yang cepat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik, memicu respons dari AS dan sekutu-sekutunya.
Retorika Persaingan Versus Kerangka Hukum
Presiden dan Sekretaris Jenderal Vietnam To Lam, yang membuka konferensi dengan pidato kunci pada Jumat malam, mencoba menawarkan perspektif yang lebih terukur. Ia menekankan bahwa persaingan antar negara adalah hal yang natural — namun harus dikelola dalam kerangka hukum.
“Prinsip intinya adalah mengelola perbedaan dalam kerangka hukum, membuat persaingan menjadi terbatas, bertanggung jawab, dan dapat diprediksi,” kata To Lam. “Tatanan regional yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas ketakutan konstan dan saling ketidakpercayaan.”
To Lam juga menekankan keterkaitan antara pembangunan dan keamanan. “Bagi banyak negara, pembangunan bukan pilihan sekunder setelah keamanan.”
Pandangan serupa disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, yang secara eksplisit setuju: “Keamanan sangat terkait dengan pembangunan. Di mana ada kemakmuran, di mana ada pembangunan manusia, itu sendiri adalah kontributor untuk stabilitas dan perdamaian. Ketika semua itu dipertanyakan, di situlah Anda mendapatkan volatilitas dan ketidakstabilan.”
Namun meskipun ada pengakuan terhadap pentingnya pembangunan, respons utama yang didorong dalam SLD terhadap memburuknya situasi keamanan bukanlah pembangunan — melainkan rearmament.
Desakan AS: Sekutu Harus Lebih Kuat Secara Militer
Pidato yang paling ditunggu di konferensi tahun ini datang dari Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Sabtu. Dalam pidatonya, Hegseth mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan segera menghabiskan $1,5 triliun untuk pertahanan — dan secara langsung mendesak semua sekutu AS di Asia untuk meningkatkan investasi keamanan mereka sendiri.
“Keseimbangan kekuatan yang menguntungkan membutuhkan sekutu yang mampu dengan kekuatan militer nyata, kapasitas industri nyata, dan tekad politik nyata,” kata Hegseth. “Terlalu lama, keamanan kawasan ini bertumpu secara tidak proporsional pada kekuatan militer Amerika, sementara banyak sekutu dan mitra kami membiarkan kemampuan pertahanan mereka sendiri melemah.”
Hegseth secara eksplisit memuji Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India — mengatakan bahwa berbeda dengan Eropa, mereka telah memahami bahwa perdamaian hanya dapat dijamin melalui kekuatan. Frasa “peace through strength” ia ulangi berkali-kali dalam pidatonya.
Kritik terhadap Eropa ini tidak luput dari perhatian delegasi Jerman, meskipun mereka merespons dengan tenang. Staatssekretär (Sekretaris Negara) Pertahanan Jerman Nils Hilmer mengatakan kawasan ini menghadapi tantangan serupa dengan Eropa, yaitu kapasitas yang tidak memadai. Namun ia menegaskan bahwa sejak amandemen konstitusi, Jerman setidaknya memiliki pendanaan yang cukup.
“Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Bundeswehr menerima uang yang kami butuhkan, dan tugas terpenting saat ini adalah mengadakan persenjataan yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat,” kata Hilmer.
Suara Keraguan yang Terpinggirkan
Di tengah dominasi narasi “more weapons for more security”, hanya sedikit suara yang mempertanyakan asumsi ini. Salah satunya datang dari Mirjana Spoljaric, Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC), yang menyuarakan kekhawatiran tentang konsekuensi humaniter dari gelombang rearmament ini.
“Di mana senjata diproduksi, senjata pada akhirnya akan digunakan,” kata Spoljaric. “Aliran senjata yang masif, produksi senjata yang masif, dan investasi masif dalam pertahanan pada akhirnya akan menciptakan kerugian manusia dan material. Itulah mengapa kita harus memperhitungkan sisi perang itu sejak awal, sejak hari pertama, saat kita menyusun anggaran pertahanan.”
Namun perspektif ini tidak mendapat ruang signifikan dalam diskusi utama konferensi. Fokus tetap pada bagaimana negara-negara dapat meningkatkan kapasitas militer mereka secara cepat dan efektif.
Dalam pidatonya, Hegseth bahkan tidak menyebut Taiwan — topik yang biasanya menjadi sorotan dalam diskusi keamanan Asia-Pasifik dan sumber utama ketegangan AS-China. Penghindaran ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomatik yang lebih luas, meskipun Taiwan tetap menjadi elephant in the room dalam setiap diskusi tentang keseimbangan kekuatan regional.
Implikasi untuk Stabilitas Regional
Shangri-La Dialogue 2026 mengonfirmasi tren yang telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir: kawasan Asia-Pasifik sedang bergerak menuju militerisasi yang lebih dalam. Lonjakan 8,1% dalam belanja militer pada 2025 kemungkinan besar hanya awal dari tren jangka panjang.
Desakan AS agar sekutu-sekutunya meningkatkan kapasitas pertahanan menciptakan tekanan politik dan anggaran bagi banyak negara di kawasan. Bagi negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand, ini berarti harus menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan tuntutan untuk meningkatkan belanja militer.
Rivalitas AS-China yang terus meningkat juga memaksa negara-negara regional untuk membuat pilihan strategis yang sulit. Banyak negara Asia Tenggara memiliki hubungan ekonomi yang dalam dengan China, namun pada saat yang sama mengandalkan kehadiran militer AS untuk keamanan regional.
Evan Laksmana dari IISS menegaskan bahwa tidak ada negara di kawasan yang dapat menghindari lingkungan keamanan yang memburuk ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan meningkatkan kapasitas militer, tetapi seberapa cepat dan dalam bentuk apa.
Sementara itu, peringatan Mirjana Spoljaric tentang konsekuensi humaniter dari produksi dan aliran senjata yang masif tetap menggantung di udara. Dalam konferensi yang didominasi oleh menteri pertahanan dan pejabat militer, perspektif kemanusiaan sering kali menjadi catatan kaki, bukan pertimbangan utama.
Konferensi Shangri-La 2026 berakhir dengan satu pesan yang jelas: Asia-Pasifik memasuki era baru di mana kekuatan militer dipandang sebagai jaminan utama untuk stabilitas. Apakah pendekatan ini benar-benar akan membawa perdamaian, atau justru mempercepat spiral persaingan senjata yang berbahaya, adalah pertanyaan yang belum terjawab.
Yang pasti, seperti yang dikatakan Perdana Menteri Wong, kawasan ini akan menghadapi “badai demi badai” — dan negara-negara di dalamnya bersiap menghadapinya dengan lebih banyak senjata.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.