Pemerintah pertahankan harga BBM subsidi jaga daya beli masyarakat

JAKARTA — Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi agar harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat yang masih bergantung pada Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram. Kebijakan ini dinilai membantu menjaga daya beli di saat biaya hidup masih sensitif terhadap perubahan harga energi.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman di Jakarta, Minggu. Ia menyebut keputusan tersebut tepat karena langsung menyentuh kebutuhan harian warga, terutama di sektor transportasi publik dan distribusi barang.

Harga BBM subsidi dan daya beli masyarakat

Menurut Abdul Rahman, kebijakan menjaga harga BBM subsidi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas. Ia menyoroti bahwa transportasi publik, angkutan barang, dan distribusi logistik di Indonesia masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

“Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” kata Abdul Rahman. Ia menambahkan, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi langkah yang relevan untuk menahan tekanan inflasi.

Logikanya sederhana. Bila bahan bakar yang dipakai angkutan orang dan barang tidak naik, ruang kenaikan biaya di rantai pasok ikut tertahan. Dampaknya memang tidak selalu langsung terasa di semua lini, tapi efeknya bisa merembet ke ongkos distribusi dan harga kebutuhan pokok.

Abdul Rahman juga menekankan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia masih didominasi BBM bersubsidi. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak besar terhadap biaya logistik maupun harga barang sehari-hari, menurut dia.

Pertamax naik, dampaknya dinilai terbatas

Di bagian lain, Abdul Rahman meminta publik menyikapi kenaikan harga Pertamax dengan lebih bijak. Ia menilai Pertamax adalah BBM non-subsidi yang memang mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk perubahan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut dia, pergerakan ICP sangat dipengaruhi dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global. Dalam kondisi seperti itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari tekanan pasar energi internasional.

“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah,” kata dia.

Ia menambahkan, konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang punya ruang lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi. Karena itu, menurut dia, dampaknya terhadap inflasi nasional relatif terbatas.

“Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang, masih menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Pasokan BBM subsidi dan risiko antrean

Abdul Rahman juga memberi perhatian pada pasokan BBM subsidi di lapangan. Ia mendorong pemerintah memastikan ketersediaan Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram di seluruh daerah agar masyarakat tidak menghadapi kelangkaan atau antrean panjang.

Soalnya, kelangkaan BBM subsidi sering kali memicu efek berantai. Warga harus menunggu lebih lama di SPBU, jadwal distribusi terganggu, dan aktivitas usaha kecil ikut tersendat. Situasi seperti ini, menurut dia, justru membebani rakyat lebih besar dibanding selisih harga itu sendiri.

“Kita juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat,” kata Abdul Rahman.

Ia menilai stabilitas pasokan sama pentingnya dengan kebijakan harga. Harga yang dijaga tanpa stok yang cukup tetap menyisakan masalah di lapangan. Warga perlu kepastian, bukan sekadar angka yang tidak berubah di atas kertas.

Tekanan global dan paket insentif

Dalam pandangan Abdul Rahman, pemerintah juga perlu memperkuat paket kebijakan dan insentif ekonomi untuk menjaga aktivitas usaha. Fokusnya, kata dia, terutama pada kelompok kelas menengah yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelompok ini punya peran besar dalam konsumsi domestik. Jika daya beli mereka terjaga, roda usaha kecil hingga menengah ikut bergerak. Tapi bila tekanan biaya hidup terlalu kuat, konsumsi bisa melambat dan pelaku usaha ikut merasakan dampaknya.

Ia menyebut paket kebijakan dan insentif ekonomi perlu terus diperluas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan. “Dengan begitu, daya beli dan aktivitas ekonomi kelas menengah dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global,” kata dia.

Di titik ini, pilihan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi menjadi semacam penyangga. Bukan solusi tunggal, memang. Tapi untuk banyak rumah tangga, keputusan itu memberi ruang napas di saat harga energi dunia belum benar-benar tenang.

ANTARA melaporkan pandangan Abdul Rahman ini sebagai respons atas kebijakan energi yang tetap menahan harga BBM subsidi di tengah tekanan ekonomi global. Bagi konsumen, sinyalnya jelas: selama Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram dijaga, beban harian masih punya rem. Dan rem itu penting.