Sekolah Negeri Minim Murid Baru, Mendikdasmen Angkat Bicara

JAKARTA — Ratusan sekolah negeri di Indonesia menghadapi situasi menantang pada tahun ajaran 2026/2027: kekurangan murid baru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengangkat isu ini Minggu (19/7) lalu, menjelaskan bahwa fenomena tersebut bukan sekadar tantangan sesaat, melainkan hasil dari kompleksitas perubahan demografis dan sosial yang terjadi di berbagai daerah.

Mu’ti menyebutkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ini.

Perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk ke wilayah lain, perkembangan kawasan permukiman baru, pilihan masyarakat terhadap jenis satuan pendidikan tertentu, dan kondisi geografis yang beragam di setiap daerah menjadi pemicu utama.

Setiap wilayah memiliki dinamika unik yang tidak bisa diseragamkan dengan pendekatan pusat.

Data Menunjukkan Sekolah dengan Murid di Bawah 100

Untuk memahami skala permasalahan, Kemendikdasmen telah melakukan pendataan komprehensif melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Fokus utama adalah mengidentifikasi sekolah yang memiliki kurang dari 100 murid, termasuk yang memiliki jumlah siswa di bawah 60 orang.

Data tersebut kemudian disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari koordinasi antar-kementerian. Langkah ini penting karena pengelolaan satuan pendidikan adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan pusat.

Dengan data terstruktur di tangan, Kemendikdasmen kini merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk sekolah-sekolah dengan jumlah murid terbatas. Penyusunan kebijakan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, mengingat mereka yang memahami konteks lokal masing-masing wilayah.

Komitmen Pemerataan Mutu Pendidikan

Dalam pernyataannya, Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen berkomitmen mendorong pemerataan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Target ambisius: setiap sekolah, baik di pusat maupun pelosok, harus mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas sehingga menjadi pilihan masyarakat.

Strategi yang dijalankan mencakup penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai. Pemerintah tidak hanya ingin mengatasi kekurangan murid, tetapi membuat setiap sekolah negeri layak dan diminati.

Bersama pemerintah daerah, Kemendikdasmen juga merancang langkah strategis lebih lanjut: memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan perkembangan demografi dan sebaran penduduk, serta mengevaluasi daya tampung sekolah agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Upaya ini bertujuan mencegah pemborosan sumber daya sambil memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan berkualitas.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” ungkap Mu’ti di Jakarta.