Kebijakan konsolidasi melalui Danantara Indonesia menjadi panggung utama reformasi BUMN. Saat Prabowo mulai menjabat, tercatat ada 1.077 entitas BUMN di Indonesia. Angka tersebut dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien. Per akhir Juli 2026, upaya perampingan telah memangkas 250 entitas.
Pemerintah tidak berhenti di sana. Target ambisius lain telah dipasang: menyusutkan jumlah BUMN hingga 700 entitas sampai akhir tahun ini. Presiden menuntut birokrasi yang lebih lincah melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan. Baginya, mesin negara yang efisien adalah syarat mutlak untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di pelosok.
Langkah ini menandai pergeseran besar dalam cara pemerintah mengelola aset negara. Dengan memangkas birokrasi di pusat, diharapkan konsentrasi sumber daya manusia dan anggaran bisa lebih fokus ke daerah yang paling membutuhkan. Pembangunan fisik di desa-desa terpencil melalui jembatan kini menjadi wajah konkret dari kebijakan tersebut.
Kini, publik menunggu realisasi janji tersebut di lapangan. Apakah ribuan titik jembatan itu benar-benar akan terbangun sebelum lonceng tahun 2026 berbunyi? Keterlibatan TNI yang menjadi ujung tombak di lapangan akan diuji oleh kondisi medan dan cuaca dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah pun kini tak memiliki ruang untuk meleset dari jadwal yang telah ditetapkan sendiri.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.