JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan semua bantuan sosial dan bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perubahan sistem distribusi ini menandai lompatan signifikan dalam strategi pemerintah menata penyaluran bansos yang selama ini melalui kantor-kantor pemerintahan.
Zulhas menyatakan komitmen tersebut seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang berlangsung 3,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 23 Juli. “Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes, terpusat di Kopdes,” ujar Zulhas dalam keterangannya.
Perubahan mekanisme ini mencakup barang-barang bersubsidi dan berbagai bentuk bantuan pemerintah. Daripada tersebar melalui berbagai saluran birokrasi, semuanya akan berpusat di koperasi desa sebagai hub distribusi utama.
Operasional tahap awal Kopdes ditargetkan dimulai pada September. Pada fase tersebut, sekitar 25.000 koperasi diperkirakan telah beroperasi sepanjang Agustus hingga September. Zulhas merincikan target pertumbuhan lebih agresif lagi—jumlah koperasi ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun 2026.
Mekanisme pengelolaan koperasi ini dirancang dengan jangka waktu yang jelas. Setelah melalui proses pembenahan selama dua tahun, koperasi akan diserahkan kepada desa sebagai pemilik asli. “Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah dua tahun diserahkan kepada desa, karena itu koperasi milik desa,” ungkapnya.
Instruksi Presiden untuk Dukungan Lintas Lembaga
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah terhadap program Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur strategis sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Zulhas melaporkan bahwa Presiden menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan penuh.
“Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih harus didukung oleh semua kementerian, lembaga, juga didukung oleh TNI dan Polri,” kata Zulhas. Dukungan lintas lembaga ini penting mengingat program dianggap sebagai off-taker—pembeli—beberapa komoditas ketika harga jatuh di pasar.
Cicilan Pertama Jatuh Tempo September
Di sisi pembiayaan, rapat juga membahas cicilan pertama Koperasi Desa dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Program KDKMP didukung pinjaman Rp240 triliun dari Himbara dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi.
Zulhas menjelaskan cicilan beserta bunga akan ditanggung pemerintah secara bertahap dari alokasi Dana Desa. Sebelum pembayaran, pemerintah perlu memperoleh verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “September akan jatuh tempo pertama untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara. Setelah verifikasi dari BPKP, baru Menteri Keuangan bisa transfer ke Himbara,” tutur Zulhas.
Pemerintah bekerja keras memastikan semua persyaratan pembayaran selesai pada Agustus sehingga angsuran bisa dibayar tepat waktu sebelum September.
Simulasi Distribusi Bansos via Kopdes
Sementara itu, Kementerian Sosial sedang melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan Kemensos memiliki dua jenis bansos: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berbentuk bantuan tunai bersyarat yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.
Untuk PKH yang selama ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank Himbara, cicilan dapat dilakukan di Kopdes karena memiliki gerai dari bank Himbara. “Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di Kopdes,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Perubahan sistem distribusi bansos melalui Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dan subsidi melalui satu saluran terpusat, dengan tujuan memastikan penyaluran lebih tepat sasaran dan terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.