JAKARTA — Londo Ireng kembali jadi bahan perbincangan setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memberikan penjelasan langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Ia menegaskan istilah itu bukan ditujukan kepada masyarakat umum.
Hasan menyebut istilah tersebut dipakai untuk kelompok tertentu yang ia nilai lebih senang menciptakan kegaduhan. Penjelasan itu muncul saat publik menyoroti penggunaan frasa yang dinilai memantik tafsir politik dan memancing respons keras dari berbagai pihak.
Londo Ireng dan batas kritik yang disebut Hasan
Di hadapan awak media, Hasan menyampaikan bahwa kritik terhadap istilah itu tetap sah. Tapi, menurut dia, sasaran istilahnya bukan orang banyak. Ia menekankan perbedaan antara kritik umum dan penyebutan untuk pihak yang dianggap aktif membuat suasana ribut.
“Mengkritik Londo Ireng boleh, dong. Kan enggak ditujukan ke rakyat secara umum. Itu kan ke eh apa? Kelompok-kelompok kritis yang kita duga sebagai Londo Ireng kan, bukan untuk masyarakat secara umum,” kata Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Pernyataan itu menempatkan istilah Londo Ireng dalam konteks yang sempit menurut Hasan. Ia tidak menjelaskannya sebagai label untuk publik luas, melainkan untuk sebagian orang yang, dalam penilaiannya, lebih suka gaduh daripada menjaga diskusi tetap tenang.
Pernyataan semacam ini penting karena bahasa yang dipakai pejabat publik sering cepat meluas maknanya. Satu istilah bisa berubah jadi bahan perdebatan nasional, apalagi bila muncul di lingkungan Istana dan menyentuh wilayah komunikasi politik yang sensitif. Di situ letak tarikannya: bukan cuma soal kata, tapi juga soal pesan yang dibaca publik.
Dampak ke komunikasi politik
Bagi publik, penjelasan Hasan menjadi penanda bahwa pemerintah tidak ingin istilah itu dibaca sebagai cap untuk semua orang yang mengkritik. Namun, karena istilah tersebut sudah lebih dulu menjadi perbincangan, ruang tafsir tetap terbuka. Itu membuat respons susulan dari Istana bakal ikut diawasi, terutama oleh pihak yang merasa ikut diseret dalam definisi tersebut.
Di level komunikasi politik, pilihan kata semacam ini bisa berdampak cepat. Perdebatan tak lagi berhenti pada isi kritik, tapi bergeser ke cara pejabat menyebut lawan bicara atau pengkritiknya. Akibatnya, sorotan publik sering pindah dari substansi ke gaya bicara. Dan di situ, nada justru sering lebih ramai daripada pokok persoalan.
Bahan sumber juga menautkan isu ini dengan sejumlah pemberitaan terkait di SINDOnews, termasuk judul yang menyinggung “Londo Ireng di Republik Antikritik”. Rangkaian pemberitaan itu menunjukkan istilah ini belum selesai diperdebatkan di ruang publik, dan masih berpotensi memunculkan tanggapan baru dari tokoh politik maupun pembaca yang mengikuti dinamika Istana.
Dalam konteks itu, penjelasan Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan bukan titik akhir. Justru, ia membuka babak lanjutan tentang bagaimana istilah politik bekerja di ruang publik: menenangkan, memantik, atau malah memperlebar kegaduhan. Hasan sendiri memilih menegaskan satu hal yang ia anggap paling penting, bahwa istilah itu tidak ia arahkan ke masyarakat umum.
“Mengkritik Londo Ireng boleh, dong,” ujar Hasan, menutup penjelasannya di Istana.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.