Banyak pihak menuding aturan ini hanya mengukuhkan pola kerja fleksibel yang eksploitatif. Praktik ini sering dikritik sebagai bentuk modern dari kerentanan ekonomi yang dibungkus dengan jargon kemitraan.
Bayangkan puluhan ribu pengemudi yang setiap hari bertaruh nyawa di jalanan. Tanpa struktur upah yang pasti, mereka harus berkejaran dengan target bonus yang sewaktu-waktu bisa dipangkas oleh sistem. Tidak ada jaminan pendapatan tetap. Ketika motor rusak atau sakit, mereka harus merogoh kocek sendiri tanpa ada jaring pengaman dari perusahaan aplikasi.
Banyak ahli hukum ketenagakerjaan berpendapat bahwa status UMKM hanyalah kedok untuk memangkas biaya operasional perusahaan secara massal. Dengan tidak lagi menganggap driver sebagai tenaga kerja, korporasi bisa lepas tangan dari biaya asuransi, kompensasi kecelakaan, bahkan kewajiban lembur.
Semua risiko dipindahkan ke individu pengemudi. Jika ini dibiarkan, maka siklus kemiskinan di sektor transportasi daring akan terus bertahan, bahkan menguat.
Para pengemudi ojol sebenarnya hanya meminta kesetaraan. Mereka ingin diakui sebagai mitra yang bermartabat dengan hak-hak yang jelas. Namun, alih-alih memberikan perlindungan substansial, aturan baru ini justru terkesan melegitimasi posisi mereka sebagai entitas bisnis yang rentan.
Sekarang, bola panas ada di tangan regulator. Apakah kebijakan ini akan direvisi, atau pengemudi harus berjuang sendirian di bawah bayang-bayang status UMKM yang tidak mereka inginkan?
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.