JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029 memicu badai kritik dari sejumlah tokoh nasional. Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat Yudi Syamhudi Suyuti langsung mengecam keras pernyataan tersebut dalam diskusi internal Projo yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Yudi menilai pernyataan Budi Arie tidak tepat disampaikan di tengah dinamika sosial politik nasional yang masih sensitif. “Kami mengecam keras pernyataan Ketua Umum Projo Saudara Budi Arie Setiadi yang berandai-andai masa jabatan Presiden Prabowo selesai sebelum tahun 2029.
Statement tersebut sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional tidak kondusif,” kata Yudi dalam pernyataan resmi Forum Komunikasi Tokoh Politik.
Dukung Pemerintahan Hingga 2029
Lebih lanjut, Yudi menegaskan Forum Komunikasi Tokoh Politik memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Subianto sampai masa baktinya berakhir pada 2029 sesuai konstitusi. Dia juga meminta seluruh pihak untuk menghindari pernyataan yang dapat memperkeruh situasi politik nasional.
“Kami mendukung penuh pemerintahan RI di bawah pimpinan Presiden Prabowo sampai purnabakti pada 2029,” tegasnya tegas.
Video viral yang menampilkan Budi Arie duduk berdampingan dengan Jokowi menyampaikan analisa tentang kemungkinan momentum politik berubah sebelum 2029 membuat gelombang reaksi di kalangan elite politisi. Pernyataan itu kemudian menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial dan forum-forum diskusi politik.
Tanggapan dari Berbagai Pihak
Ketua DPR Puan Maharani pun turut merespons dengan menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun.
Ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga negara yang taat hukum, ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan saat jumpa pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Tokoh Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Ahmad Haikal Hasan, juga menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan mengingat Budi Arie telah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo. Haikal percaya bahwa ucapan Budi Arie bukan sekadar spontan melainkan hasil pemikiran mendalam.
“Kalau sampai keluar ucapan seperti itu, itu berarti sesuatu yang sudah dipikirkan, direncanakan, bukan spontan ujug-ujug begitu,” kata Haikal kepada media di Jakarta.
Permintaan Maaf dan Klarifikasi
Menghadapi badai kritik, Budi Arie kemudian mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Dalam rekaman video yang diterima pada Rabu (26/8), mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyatakan memahami bahwa pernyataannya menimbulkan berbagai spekulasi dan salah penafsiran.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” katanya.
Budi Arie menekankan bahwa ucapannya hanya merupakan pernyataan dan analisa pribadi dirinya sendiri, tanpa ada hubungan atau kaitan dengan Jokowi. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. “Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut,” tegasnya.
Insiden ini menjadi simbol betapa sensitifnya situasi politik di saat pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam fase awal. Setiap pernyataan yang menyangkut pergantian rezim atau percepatan agenda politisi mendapat sorotan intens dari berbagai kalangan yang peduli terhadap stabilitas nasional dan kelestarian konstitusi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.