Sejumlah Gunung Api Erupsi, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Tanggap Darurat

JAKARTA — Aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia yang meningkat belakangan ini memicu kekhawatiran serius terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mendesak pemerintah agar tidak sekadar fokus pada penanganan darurat bencana secara umum, melainkan juga memprioritaskan kesiapan sektor medis.

Langkah taktis penanganan dampak abu vulkanik harus segera digulirkan secara nyata di lapangan. Menurut Ranny, jaminan kesiapan sektor kesehatan yang mumpuni sangat krusial untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak secara komprehensif.

Bahaya Abu Vulkanik Bagi Kelompok Rentan

Paparan abu akibat erupsi gunung berapi membawa risiko nyata bagi organ tubuh luar dan dalam. Sebaran abu vulkanik yang menjangkau wilayah permukiman berpotensi kuat mengganggu kesehatan warga, khususnya bagian saluran pernapasan, mata, hingga kulit.

“Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Jika terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan, mengiritasi mata dan kulit, serta memperburuk kondisi warga yang memiliki gangguan pernapasan,” ujar Ranny.

Atas dasar itu, legislator dari Komisi IX ini meminta pemerintah bergerak cepat memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, serta kesiapan tenaga kesehatan. Seluruh fasilitas medis mulai dari tingkat dasar seperti puskesmas hingga rumah sakit rujukan di wilayah berpotensi terdampak harus dalam posisi siaga penuh.

Bencana alam seperti ini selalu memberikan dampak lebih berat pada sebagian kelompok masyarakat. Ranny mengingatkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan riwayat gangguan pernapasan wajib mendapatkan porsi perhatian khusus dari petugas di lapangan.

Infrastruktur Sanitasi Selama Tanggap Darurat

Dampak bencana tidak berhenti pada polusi udara saja. Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa penurunan kualitas lingkungan di tempat pengungsian atau wilayah terdampak sering kali memicu gelombang penyakit baru jika tidak diantisipasi sejak awal.

Penyediaan layanan dasar penunjang hidup bersih menjadi mutlak disiapkan. Aspek pasokan air bersih, keamanan pangan, sanitasi, hingga kebersihan lingkungan di posko pengungsian harus masuk dalam paket kebijakan tanggap darurat yang terintegrasi.

Prinsip antisipasi dini harus diutamakan daripada sekadar mengobati korban yang sudah berjatuhan di fasilitas kesehatan.

“Jangan menunggu masyarakat jatuh sakit baru kemudian kita bergerak. Sistem kesehatan harus sudah siap sebelum dampaknya meluas,” tegas Ranny Fahd Arafiq.