Sebanyak 352 siswa sekolah dasar di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala keracunan.
Peristiwa nahas ini terjadi sesaat setelah mereka menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh pihak pengelola. Laporan di lapangan menunjukkan anak-anak tersebut mengalami pusing hebat disertai muntah-muntah tak terkendali.
Insiden ini sontak memantik amarah Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem. Ia mengaku heran mengapa kasus serupa masih saja berulang, padahal pemerintah sudah berulang kali menjatuhkan sanksi penghentian sementara atau suspend terhadap unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap nakal.
Lemahnya Pengawasan di Balik Dapur
Irma menyoroti standar kelayakan yang seolah diabaikan begitu saja. Banyak SPPG sebenarnya sudah pernah dipantau lantaran tidak memenuhi syarat mutlak, seperti sertifikat Laik Higiene maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, ketika dapur tetap beroperasi dan menghasilkan makanan yang membuat ratusan siswa tumbang, ia mempertanyakan integritas pengawas di lapangan.
Menurut Irma, ada yang salah dengan kinerja sumber daya manusia di tingkat operasional. Ia secara tegas meminta agar seluruh SDM dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas di SPPG tersebut segera diganti. Baginya, jika sistem pengawasan berjalan dengan benar, makanan yang tidak higienis mustahil bisa keluar dari dapur untuk didistribusikan kepada anak-anak sekolah.
“Ini masalah tanggung jawab. Seharusnya tidak boleh ada makanan bermasalah yang lolos dari dapur jika mereka bekerja dengan benar,” tegas Irma saat memberikan keterangan kepada media pada Minggu (13/9/2026).
Kondisi Korban dan Langkah Satgas
Di sisi lain, respons cepat dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan MBG Lombok Tengah. Begitu laporan keracunan masuk, tim langsung memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan medis di puskesmas-puskesmas terdekat. Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, sempat meninjau lokasi kejadian bersama jajaran pemerintah daerah untuk memastikan penanganan medis berjalan lancar.
Kabar baik mulai muncul dari puskesmas. Lalu Firman menyatakan bahwa kondisi mayoritas siswa berangsur stabil. Beberapa di antaranya bahkan sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing setelah menjalani observasi medis intensif selama beberapa waktu.
Ancaman Sanksi yang Menggantung
Pemerintah Provinsi NTB tidak tinggal diam melihat jatuhnya ratusan korban. Ketua Satuan Tugas Program MBG NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa SPPG yang mendistribusikan makanan tersebut kini berada dalam status terancam suspend. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Ini adalah langkah mutlak untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak di masa depan.
Saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Fathul menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bahan evaluasi untuk diserahkan ke pusat. Sanksi penghentian sementara operasional dapur tersebut bersifat otomatis mengingat dampak luas yang ditimbulkan. Namun, durasi pasti dari penghentian sementara itu masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tegas ini, menurut Fathul, sangat penting untuk menjaga kepercayaan orang tua murid. Selain untuk menertibkan prosedur dapur, sanksi ini diharapkan mampu memulihkan trauma psikologis para siswa yang sempat ketakutan untuk menyantap makanan program MBG kembali. Kini, seluruh pihak terkait masih menunggu keputusan resmi dari BGN mengenai nasib dapur penyedia makanan tersebut.
Kejadian di Lombok Tengah ini menjadi pengingat pahit bagi pengelola program MBG. Bahwa urusan perut anak sekolah bukan sekadar soal pemenuhan gizi, melainkan juga tentang keamanan pangan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Pengawasan ketat di setiap titik distribusi kini menjadi harga mati agar mimpi buruk di Batukliang tidak terulang di daerah lainnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.