JAKARTA — Kerusuhan 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI bukan sekadar peristiwa jalanan. Aksi damai ribuan orang berubah menjadi kericuhan saat matahari terbenam: gerbang parlemen dibakar, Flyover Slipi dikuasai, dan kerusuhan meluas hingga Pejompongan. Satu warga sipil, Bambang Setiyawan, tewas. Ratusan diamankan, termasuk 160 anak di bawah umur.
Namun ada medan pertempuran lain yang sama pentingnya: ruang informasi. Di sinilah Public Relation (PR) menjadi garis pertahanan pertama menghadapi Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI).
Insiden ini bukan yang pertama. Setahun sebelumnya, kerusuhan Agustus 2025 dipicu kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Kala itu, riset menemukan jaringan akun asing dan domestik bergerak terkoordinasi—membangun narasi bahwa demonstrasi bukanlah gerakan organik rakyat, melainkan operasi geopolitik Barat.
Medan Informasi yang Diperebutkan
Di sisi lain, Amnesty International menemukan fenomena sebaliknya. Kampanye tuduhan “antek asing” terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil pasca-kerusuhan melibatkan ratusan akun yang bergerak serempak. Hasilnya: stigmatisasi bahkan serangan fisik terhadap sejumlah aktivis.
Dua gelombang informasi berlawanan ini menunjukkan realitas yang keras. Ruang informasi di sekitar peristiwa sosial-politik telah menjadi medan pertempuran tersendiri—terpisah dari kerusuhan fisik di jalanan, namun sama berdampaknya. Kredibilitas, kepercayaan publik, bahkan keselamatan jiwa bisa terancam jika informasi tidak dikelola dengan baik.
PR sebagai Lapis Pertahanan Pertama
FIMI merujuk pada upaya sistematis menggunakan informasi palsu atau bias untuk mempengaruhi opini publik, merusak kepercayaan institusi, atau memicu polarisasi. Dalam konteks kerusuhan Agustus 2026, FIMI hadir dalam bentuk narasi yang tak terverifikasi, framing yang bias, dan kampanye terkoordinasi di media sosial.
Di sinilah peran PR menjadi krusial. Praktisi Humas BSSN dan Praktisi Strategis Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Abdul Ghofur, menekankan bahwa komunikasi publik yang transparan dan responsif adalah alat utama untuk melawan distorsi informasi.
PR tidak sekadar tentang promosi citra positif. Di era disinformasi masif, PR adalah fungsi defensif yang strategis: membangun narasi factual dengan cepat, merespons klaim yang salah sebelum viral, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi.
Strategi Komunikasi dalam Krisis
Ketika peristiwa besar terjadi, jendela waktu untuk menguasai narasi sangat sempit. Dalam hitungan jam, rumor bisa tersebar ke jutaan orang. Karenanya, sistem PR yang siap dan terlatih menjadi penting.
Strategi yang efektif mencakup: (1) respons cepat dengan fakta terverifikasi, (2) komunikasi konsisten dari berbagai institusi relevan, (3) engagement langsung dengan media dan publik untuk menolak klaim palsu, dan (4) koordinasi antara lembaga pemerintah, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil agar pesan tidak saling bertentangan.
Kegagalan di salah satu titik bisa membiarkan FIMI bekerja. Vakum informasi resmi berarti celah untuk narasi spekulatif dan tendensius berkembang. Itulah mengapa Kemendagri dan institusi keamanan kini semakin meningkatkan kapasitas pranata humas dalam era AI dan komunikasi digital yang bergerak cepat.
Pelajaran dari Dua Krisis
Kerusuhan Agustus 2025 dan 2026 memberikan pelajaran identik: informasi adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Siapa pun yang menguasai narasi—apakah itu aktor asing, kelompok dalam negeri, atau institusi resmi—akan mempengaruhi persepsi publik, bahkan perilaku massa di jalanan.
Tuduhan “antek asing” yang beredar di media sosial pasca-kerusuhan, baik itu akurat maupun tidak, menunjukkan bahwa suspisi dan polarisasi informasi bisa secara otomatis tumbuh dalam situasi krisis. Tanpa komunikasi publik yang solid dan dipercaya, kepanikan dan kebingungan akan diisi oleh spekulasi.
Menko Polkam telah menekankan bahwa ruang digital tidak boleh dikuasai oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian. Pesan ini bukan sekadar slogan—ia adalah pengenalan bahwa PR dan komunikasi strategis adalah alat pertahanan yang sama esensialnya dengan keamanan fisik.
Ke Depan: Investasi dalam Kapasitas Komunikasi
Inisiatif Kemendagri untuk meningkatkan keterampilan pranata humas dalam menghadapi era AI dan disinformasi mencerminkan kesadaran ini. Komunikasi publik yang responsif, factual, dan merata kepada seluruh strata masyarakat kini dianggap sebagai bagian integral dari strategi pertahanan nasional.
Tantangannya tidak sederhana. Kecepatan algoritma media sosial melampaui proses birokratis tradisional. Kepercayaan publik terhadap institusi sudah aus di berbagai sektor. Kompetitor informasi—baik itu pihak asing maupun kelompok lokal dengan agenda tertentu—memiliki resources dan koordinasi yang ketat.
Namun satu hal pasti: tanpa PR yang kuat, transparan, dan strategis, pertahanan terhadap FIMI akan terus rapuh. Setiap kerusuhan atau krisis berikutnya akan menjadi medan informasi yang chaos, di mana kepercayaan publik semakin terkikis dan polarisasi semakin dalam.
Investasi dalam sistem komunikasi publik yang handal bukan pilihan—ia adalah keharusan untuk menjaga stabilitas sosial-politik dan keamanan nasional.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.