BADUNG — Digitalisasi bansos membuat warga Legian, Kabupaten Badung, bisa mengetahui kelayakan bantuan setelah menyerahkan KTP dan menjalani pemindaian wajah. Sejumlah warga menyampaikan kegembiraan itu kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Jumat, setelah proses pengecekan memberi tahu mereka bahwa mereka layak menerima bantuan.
Ketut Sri Mulyani mengatakan ia belum pernah mendapat bantuan sosial secara rutin. Kali ini, namanya muncul sebagai warga yang memenuhi kriteria melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Senang banget, kemarin dipanggil ke sini, dicek lewat kamera itu, foto wajah atau di-scan, langsung muncul namanya saya layak dapat bantuan, gitu,” kata Ketut.
Digitalisasi bansos mempercepat pengecekan warga
Menurut Ketut, proses pendaftaran berlangsung singkat. Ia mengatakan tidak sampai lima menit untuk mengetahui bahwa dirinya akan bisa menerima bansos tahun depan.
Pengalaman serupa disampaikan Nyoman Wati. Setelah menyerahkan KTP dan menjalani pemindaian wajah, ia langsung mendapat informasi bahwa dirinya memenuhi kriteria penerima.
“Banyak-banyak mengucapkan terima kasih dengan adanya program ini, Bu, sudah dengan sungguh memberi manfaat untuk masyarakat yang kurang mampu seperti saya,” tutur Nyoman.
Bagi warga yang selama ini belum memperoleh bantuan secara rutin, kepastian hasil pemeriksaan menjadi perubahan yang langsung terasa. Proses digital memungkinkan mereka mengetahui status kelayakan tanpa menunggu informasi berulang atau menempuh urusan yang panjang, setidaknya dalam pengalaman yang disampaikan warga Legian.
Data belum diperbarui bisa menghambat bantuan
Meutya menjelaskan, sebagian warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan belum tercatat atau belum memperoleh pembaruan data. Akibatnya, mereka tidak masuk dalam penyaluran meski memenuhi kriteria.
“Ada yang layak menerima bansos, tapi tidak mendapatkan bansos karena datanya belum masuk dan datanya belum diperbaiki,” ujar Meutya.
Program Perlinsos menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sanggahan secara mandiri jika merasa layak menerima bantuan. Menurut Meutya, warga dapat menempuh jalur itu tanpa harus berdemo ke kantor kelurahan atau kecamatan.
Ia juga mengajak warga untuk memberi tahu tetangga yang kurang mampu dan berhak agar segera mendaftarkan diri. Ajakan itu menempatkan warga sebagai penghubung informasi, terutama bagi orang di sekitar mereka yang belum mengetahui proses pendaftaran.
SPLP ditujukan memangkas birokrasi
Program ini memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Pemerintah menghadirkan sistem tersebut untuk membantu meningkatkan akurasi data sekaligus memangkas birokrasi yang selama ini dapat menyita waktu dan biaya masyarakat.
Dampaknya bergantung pada kemampuan sistem menjangkau warga yang belum tercatat dan membuat data mereka diperbarui. Pengecekan digital yang cepat dapat membantu menunjukkan status pendaftar, tetapi ketepatan penyaluran tetap berkaitan dengan data penerima yang masuk dan diperbaiki.
Pemerintah menargetkan pendaftaran Perlinsos menjangkau sekitar 48 juta keluarga atau 50 persen populasi hingga akhir tahun. Cakupan itu diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) secara tepat sasaran mulai 2027.
Di Legian, Ketut dan Nyoman telah menerima kepastian bahwa mereka memenuhi kriteria. Target pemerintah berikutnya adalah memperluas jangkauan pendaftaran Perlinsos hingga sekitar 48 juta keluarga.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.