BANDUNG — Maung Garuda VVIP yang disiapkan untuk menteri dan pejabat negara belum memakai perlindungan antipeluru. PT Pindad menargetkan penyediaan sekitar 325 unit kendaraan ini sepanjang 2026, dengan pengembangan berikutnya diarahkan ke kendaraan listrik.
Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa mengatakan 18 unit Garuda VVIP telah disiapkan untuk menteri dan utusan khusus. Pindad menargetkan jumlahnya naik menjadi 145 unit hingga akhir Oktober 2026. Kendaraan berbasis Maung ini juga diperuntukkan bagi wakil menteri, kepala badan dan lembaga, serta pejabat eselon I.
Target produksi itu menyangkut mobilitas pejabat, sekaligus menandai langkah industri otomotif dalam negeri menuju pengembangan kendaraan nasional. Namun, spesifikasi Garuda VVIP tidak sama dengan kendaraan yang digunakan Presiden dan Wakil Presiden.
Spesifikasi Maung Garuda VVIP
Sigit menjelaskan Garuda VVIP memakai wheelbase reguler dan tidak dibangun dengan konstruksi limosin yang diperpanjang. Kendaraan itu juga belum dilengkapi lapisan baja atau fitur antipeluru.
“Garuda VVIP ini spesifikasinya berbeda dengan kendaraan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Kendaraan ini menggunakan wheelbase reguler dan belum menggunakan fitur perlindungan antipeluru atau armored,” kata Sigit.
Perbedaan itu penting bagi calon pengguna karena Garuda VVIP bukan kendaraan dengan spesifikasi perlindungan seperti kendaraan kepresidenan. Pindad menyebut kendaraan ini disiapkan untuk menunjang mobilitas pejabat negara, bukan sebagai kendaraan lapis baja.
Dalam keterangan yang dikutip VIVA, Sigit menyatakan target penyediaan seluruh kendaraan tahun ini sekitar 325 unit. “Total kendaraan yang akan kita sediakan pada tahun ini ditargetkan sekitar 325 unit.
Ini merupakan bagian dari upaya mendukung mobilitas pejabat tinggi negara sekaligus memperkuat kemampuan industri otomotif dalam negeri,” kata Sigit saat ditemui di Bandung, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Target pengembangan kendaraan nasional
Penyediaan Garuda VVIP, kata Sigit, mengikuti arahan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pejabat negara. Penggunaannya berpotensi diperluas ke pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk DPR, MPR, dan Bank Indonesia. Bahan sumber tidak merinci jumlah kendaraan yang akan dialokasikan kepada masing-masing lembaga.
Di luar kebutuhan pejabat, Pindad menempatkan pengembangan Garuda VVIP dalam tahapan roadmap industri otomotif nasional. Sigit menjelaskan pengembangan kendaraan untuk kebutuhan pertahanan menjadi salah satu milestone awal. Setelah itu, pengembangan berlanjut ke kendaraan bagi pejabat tinggi negara.
Arah berikutnya adalah elektrifikasi. Pindad menargetkan mulai 2027 pengembangan kendaraan beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Mulai 2028 dan seterusnya, perusahaan menargetkan pengembangan kendaraan nasional mulai menyasar kebutuhan masyarakat umum.
Perubahan sasaran itu berarti pengembangan yang kini berangkat dari kebutuhan pemerintah direncanakan menjangkau pengguna yang lebih luas. Tahap dan target tersebut masih berupa rencana yang disampaikan Pindad; bahan sumber belum mencantumkan jadwal produksi kendaraan listrik maupun rincian model untuk masyarakat.
“Setelah kendaraan untuk kebutuhan pejabat tinggi negara, roadmap pengembangan kendaraan nasional akan diarahkan menuju teknologi elektrifikasi,” ujar Sigit.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.