Said Abdullah Pertanyakan Sikap MSCI terhadap Pasar Saham RI

JAKARTA — IHSG anjlok 11,57% hingga penutupan bursa pada Jumat (16/10/2026), setelah MSCI menilai pasar saham Indonesia berpotensi turun kelas dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mempertanyakan sikap MSCI, sekaligus mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam keterbukaan informasi dan pengawasan pasar modal.

Dalam keterangan resmi yang diterima detikcom pada Minggu (18/10/2026), Said menyebut koreksi MSCI tetap perlu diterima sebagai evaluasi serius. Namun, ia menilai langkah lembaga itu juga layak dikritisi, terutama karena otoritas pasar disebut telah menjalankan sejumlah rekomendasi.

“Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata-mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia? Harapan saya, MSCI sepenuhnya berada pada posisi seperti itu. Namun, apa pun itu, koreksi dari MSCI tetap kita terima sebagai evaluasi yang serius,” kata Said.

Said Abdullah soroti sikap MSCI dan tindak lanjut otoritas

Pengumuman MSCI terjadi saat saham-saham di Bursa Efek Indonesia melemah. Saham berkapitalisasi besar dan saham unggulan juga tampak tidak berdaya pada hari yang sama, menurut bahan keterangan Said.

Said mempertanyakan rencana menempatkan BEI dalam kategori Standalone Market karena, menurutnya, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membangun komunikasi dengan MSCI. Ia juga menyebut kedua lembaga yang menyampaikan laporan kinerja kepada DPR secara bertahap menjalankan saran kebijakan lembaga indeks itu.

Ia mencontohkan kebijakan OJK yang menaikkan batas saham publik atau free float dengan skema berjenjang berdasarkan kapitalisasi pasar, yakni 15%, 20%, dan 25%. Said juga menyebut OJK telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada pelaku pasar.

“Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak mendapat apresiasi secuil pun dari MSCI?” ujar Said.

Namun, ia tidak menutup mata terhadap persoalan di dalam negeri. Said mengakui masih ada praktik pengaturan harga dalam perdagangan saham. Ia juga menilai KSEI dan OJK cenderung lambat membuka informasi kepemilikan saham.

Keterbukaan data jadi pekerjaan rumah pasar modal

Said mendorong KSEI dan OJK menyempurnakan granularitas data investor serta memperluas akses informasi kepemilikan saham. Menurutnya, tuntutan tersebut wajar karena informasi yang rinci membantu investor menilai risiko dan mengambil keputusan dengan lebih matang.

Inilah dampak langsung perdebatan klasifikasi bagi pasar: pembenahan transparansi dan pengawasan ikut menentukan informasi yang tersedia bagi investor.

Data kepemilikan yang lebih terbuka dapat membantu pelaku pasar memahami struktur kepemilikan saham, sementara penegakan aturan berhubungan dengan kepercayaan terhadap perdagangan. Said mengakui perbaikan sudah berjalan bertahap, tetapi menilai upaya otoritas seolah belum berarti bagi MSCI.

“Saya memahami sepenuhnya bahwa MSCI sebagai panduan investor tentu saja merasa berkepentingan memberikan informasi yang utuh agar para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan matang dan akurat, disertai analisis risiko yang memadai,” kata Said.

Ia membandingkan sikap MSCI dengan FTSE Russell. Menurut Said, Indonesia tetap berada dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lain, termasuk China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Ia mengatakan keputusan FTSE Russell mempertimbangkan perbaikan klasifikasi investor, penambahan free float, serta pengawasan pasar yang diperketat.

Perbandingan itu menjadi dasar pertanyaan Said mengenai perbedaan penilaian kedua lembaga. Ia menyatakan tidak menolak koreksi MSCI, tetapi meminta komunikasi langsung dengan otoritas apabila ada aspek yang belum jelas. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai pandangan Said, bukan penjelasan resmi dari MSCI atau FTSE Russell.

Investor asing membeli saham Rp 9,18 triliun

Said juga menyoroti transaksi investor asing pada hari pengumuman MSCI. Ketika IHSG jatuh pada 16 Oktober 2026, investor asing disebut membeli saham di BEI hingga Rp 9,18 triliun.

Ia menyebut kondisi itu ironis: harga saham turun setelah pengumuman, tetapi sebagian investor asing memanfaatkan penurunan untuk membeli saham. Said tidak menuduh MSCI bersekongkol menjatuhkan IHSG, namun mengatakan kebijakan itu, sadar atau tidak, menguntungkan hedge fund.

“Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG dan memberi jalan bagi investor asing untuk mengambil keuntungan (profit taking). Namun, fakta yang sulit kita mungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund,” ujarnya.

Said menegaskan dukungannya terhadap perbaikan pasar modal Indonesia, sembari mengingatkan agar proses evaluasi tidak merusak pasar. Ia mengibaratkan pembenahan sebagai mencari jarum di sawah yang padinya menguning: jarum perlu ditemukan, tetapi tanaman jangan sampai rusak dalam prosesnya.

Fakta transaksi yang ia sampaikan tetap menjadi angka penting dalam perdebatan itu: investor asing membeli saham hingga Rp 9,18 triliun pada 16 Oktober 2026, ketika IHSG anjlok dan status pasar Indonesia menjadi sorotan.