PANGKALPINANG — Pemangkasan ekspor gas ke Singapura mulai terasa bagi importir, sementara pasokan yang dialihkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. SKK Migas mengurangi pengiriman sebanyak 31 BBTUD sejak Sabtu (24/10), ketika hubungan kedua negara juga memanas setelah Singapura menyoroti kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut pengurangan berasal dari pasokan Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD. Menurut laporan Bloomberg dalam bahan sumber, jumlah itu setara sekitar 14 persen dari rata-rata ekspor gas Indonesia ke Singapura tahun lalu.
Gas Supply Pte, perusahaan pengimpor gas dari Indonesia, menyatakan pengiriman kepada pelanggannya telah terdampak. Perusahaan itu berkoordinasi dengan pemasok dan pelanggan untuk menangani pengurangan sementara.
“Pengiriman gas kepada pelanggan kami terpengaruh oleh pengurangan pasokan sementara dari pemasok hulu kami di Indonesia,” kata juru bicara Gas Supply Pte.
Pasokan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri
Djoko mengatakan gas dari Natuna akan dialihkan ke unit utilitas negara di Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatera akan mendukung kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera.
Pengalihan ini menghubungkan keputusan ekspor dengan kebutuhan energi di wilayah Indonesia. Bagi pelanggan domestik yang bergantung pada pasokan gas untuk listrik, gas yang dialihkan diarahkan untuk menopang kebutuhan tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan rencana mengoptimalkan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri, terutama industri petrokimia yang menggunakan gas sebagai bahan baku.
Dalam bahan utama, Djoko menyatakan, “Mulai hari ini (Sabtu 24/10) kami kurangi pasokan gas ke Singapura dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera 16 BBTUD.”
Angka pengurangan dalam bahan pembanding tidak sepenuhnya seragam. Bahan utama menyebut 31 BBTUD, sejalan dengan rincian 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.
Sementara laporan Detik Finance dan Liputan6 Bisnis menyebut pengurangan sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari yang setara dengan 17 BBTUD. Karena satuan dan nilai BBTUD berbeda antarlaporan, angka dari SKK Migas dan rincian sumber pasokan digunakan sebagai dasar artikel ini.
EMA menilai dampak ke kebutuhan harian terbatas
Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) memperkirakan pengurangan pasokan berlangsung selama 18 hari dan mencakup kurang dari 2% permintaan gas harian Singapura. EMA mengatakan negara itu memiliki pasokan energi yang mencukupi dan telah menyiapkan rencana kontingensi.
Penilaian itu memberi konteks bagi konsumen dan industri di Singapura: gangguan pasokan dari Indonesia tidak diperkirakan mencakup bagian besar dari permintaan harian menurut EMA. Namun, dampaknya pada pengiriman pelanggan Gas Supply Pte menunjukkan bahwa pengurangan tetap dirasakan oleh pelaku usaha yang menerima gas dari pemasok Indonesia.
Dalam laporan pembanding, EMA juga disebut pernah menghadapi pengurangan pasokan 20 hingga 100 BBTUD akibat pemeliharaan fasilitas, baik terencana maupun mendadak.
Otoritas itu menyampaikan bahwa kekurangan sebelumnya dapat ditangani dengan sumber gas lain dan Singapore GasCo siap menambah impor gas alam cair (LNG).
Keterangan tersebut merupakan konteks dari laporan pembanding, sementara pernyataan EMA dalam bahan utama menekankan durasi pemangkasan kali ini dan kesiapan kontingensi.
Singapura selama ini menjadi tujuan ekspor gas Indonesia dan, menurut laporan Bloomberg dalam bahan sumber, Indonesia merupakan pemasok gas terbesar bagi negara tersebut. EMA menyatakan pasokan energi Singapura mencukupi. Sembcorp Gas Pte, importir lain yang disebut dalam bahan, belum memberikan tanggapan.
Pengurangan ekspor mengikuti sinyal pemerintah
Pemangkasan pasokan sudah didahului sinyal dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu (21/10) di Istana Merdeka. Ia menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga jika kebutuhan domestik harus diprioritaskan.
Dua hari kemudian, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan produksi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya industri petrokimia. Ia juga menegaskan pembatasan ekspor berlaku bagi negara mana pun. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan keputusan dengan tetap memperhatikan hubungan dengan negara lain.
Selama ini, 70 persen produksi gas bumi Indonesia digunakan di dalam negeri dan 30 persen diekspor. Pemerintah akan mengevaluasi kembali porsi tersebut. Dampaknya tidak terbatas pada perdagangan lintas negara: perubahan alokasi gas ikut menentukan ketersediaan bahan baku industri dan dukungan pasokan energi untuk wilayah yang menerima pengalihan.
Ketegangan turut dipicu isu kabut asap
Perselisihan terkait pasokan gas berlangsung setelah Singapura memprotes dampak asap karhutla yang memasuki wilayahnya dalam beberapa pekan terakhir. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) mengirim pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Sumatera yang diduga terkait karhutla. Mereka diminta menghentikan pembakaran lahan dan menyerahkan rencana pemadaman api.
NEA kemudian mengirim surat kepada tiga perusahaan lain, yakni Buana Megatama Jaya, Mananjung Hayak, dan Baratama Putra Perkasa. Singapura juga memperluas penyelidikan dengan meminta informasi dari 10 perusahaan yang terdaftar di negara itu. Perdana Menteri Lawrence Wong berjanji menyelidiki perusahaan yang dinilai terkait kabut asap dan menempuh langkah hukum.
Undang-undang Singapura memungkinkan denda hingga 100 ribu dolar Singapura per hari, tetapi bahan sumber menyatakan belum ada sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Hukum Singapura mengatakan panel ahli, termasuk firma hukum, auditor, dan perusahaan investigasi lintas batas, akan membantu pemeriksaan.
“Perilaku perusahaan lokal dan asing, hubungan perusahaan, serta rantai pasok akan diperiksa untuk menentukan apakah mereka terlibat menyebabkan atau membiarkan terjadinya karhutla yang menyebabkan atau berkontribusi pada kabut asap,” kata Kementerian Hukum Singapura.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.