Populer: Saham yang Diborong Asing; RI Pastikan Tak Langgar Kontrak ke Singapura

JAKARTA — Saham yang diborong asing menjadi perhatian investor setelah transaksi beli asing di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp 1,55 triliun pada sesi I, Senin (26/10). Pada hari yang sama, pemerintah memastikan pemangkasan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar BBTUD masih mematuhi batas minimum kontrak.

Dua isu itu masuk dalam berita populer bisnis pada Senin. Catatan perdagangan menunjukkan investor asing tetap membeli sejumlah saham, meski secara keseluruhan transaksi mereka berakhir dengan penjualan bersih. Sementara itu, keputusan gas menyentuh kepentingan pasokan energi domestik sekaligus hubungan dagang dengan Singapura.

Saham diborong asing, tetapi jual bersih masih terjadi

Data transaksi sesi I memperlihatkan investor asing membukukan pembelian Rp 1,55 triliun. Namun, nilai penjualan mencapai Rp 2,69 triliun sehingga posisi akhirnya berupa net foreign sell sebesar Rp 1,14 triliun.

Di antara saham yang mencatat net foreign buy, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) berada di posisi teratas dengan nilai Rp 18,42 miliar. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyusul dengan pembelian bersih Rp 18,29 miliar.

Investor asing juga mencatat pembelian bersih pada PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) sebesar Rp 6,85 miliar, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Rp 5,47 miliar, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) Rp 4,66 miliar, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) Rp 4,28 miliar.

Arus jual terbesar justru mengarah ke bank-bank berkapitalisasi besar. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat net foreign sell Rp 201,92 miliar. Posisi berikutnya ditempati PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp 129,94 miliar dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 89,67 miliar.

Perbedaan antara pembelian pada saham tertentu dan penjualan bersih di pasar secara keseluruhan menunjukkan bahwa transaksi asing tidak bergerak seragam. Daftar saham yang dibeli memberi gambaran pilihan pada sesi perdagangan itu, tetapi bukan berarti investor asing secara total menambah kepemilikan di pasar.

Pemangkasan gas disebut masih dalam batas kontrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengurangan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar BBTUD tidak melanggar komitmen yang sedang berjalan. Pemerintah menyatakan penyesuaian itu dilakukan untuk mendahulukan kebutuhan energi di dalam negeri, dengan tetap menjaga volume sesuai batas minimum yang disepakati.

SKK Migas mulai merealisasikan pengurangan pasokan pada Sabtu (24/10). Rinciannya, pengurangan dari wilayah Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatra sebesar 16 BBTUD.

Gas dari Sumatra diekspor ke Gas Supply. Pasokan dari Laut Natuna dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas Sembcorp Gas. Perjanjian yang terkait dengan pasokan dari Natuna itu bernilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura hingga 2028, menurut bahan utama.

Pemberitaan Detik Finance juga menyebut Bahlil menilai volume yang dikurangi masih berada dalam batas minimum kontrak. Namun, rincian volume total ekspor dan persentase pengurangan dalam laporan itu tidak tercantum pada bahan utama, sehingga angka tersebut tidak digunakan di sini.

Bahlil memastikan penyesuaian pasokan tidak menimbulkan ketegangan diplomatik maupun konflik bilateral. Pemerintah, kata dia, mengedepankan prinsip saling menghormati dan akan terus memantau kebutuhan energi nasional. Opsi evaluasi force majeure juga masih terbuka apabila kondisi mendatang menuntut langkah lebih lanjut.

Dampak pasokan bagi Indonesia dan Singapura

Bagi Indonesia, pengalihan pasokan untuk memenuhi kebutuhan domestik menempatkan ketersediaan energi dalam negeri sebagai pertimbangan langsung dalam pengelolaan ekspor. Bagi Singapura, perubahan volume pasokan membuat kepastian pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan kontrak komersial ikut menjadi perhatian.

Viva, dengan mengutip pernyataan Menteri Energi dan Industri Singapura Tan See Leng yang diberitakan Asiaone, melaporkan bahwa Singapura menyatakan pasokan gasnya masih mencukupi dan memiliki sumber pengganti, termasuk gas alam cair.

Tan juga menyebut perusahaan pengimpor Gas Supply Private Limited akan berkomunikasi dengan pemasok untuk memastikan pelaksanaan kontrak dan menempuh penyelesaian komersial jika diperlukan.

Sudut pandang Singapura itu menambah konteks pada jaminan pemerintah Indonesia. Persoalannya bukan hanya seberapa banyak gas yang dikurangi, tetapi juga bagaimana pemasok dan pembeli menangani penyesuaian tanpa mengabaikan perjanjian. Kedua pemerintah perlu menjaga kepastian pasokan dan hubungan komersial saat kebutuhan energi berubah.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau dinamika kebutuhan nasional. Jika situasi berubah, evaluasi terhadap opsi yang tersedia, termasuk force majeure, dapat menjadi langkah berikutnya.