Izin Ritel Modern Tetap Terbuka, Pemda Atur Tata Ruang

BANDUNG — Izin ritel modern tetap terbuka karena pemerintah tidak memberlakukan moratorium perizinan di seluruh Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Bandung, Rabu (11/11). Pemerintah tetap memberi ruang bagi pertumbuhan bisnis ritel, dengan pemerintah daerah mengatur tata ruang dan kegiatan usaha di wilayahnya.

Zulkifli menyampaikan penegasan itu saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Bagi pelaku usaha, kepastian tersebut berarti peluang pengembangan ritel tetap ada, sementara pengaturan lokasi dan kegiatan usaha tetap melibatkan pemerintah daerah.

Izin ritel modern dan peran pemda

Pemerintah tidak menutup peluang masuk atau berkembangnya bisnis ritel modern. Namun, kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan kegiatan usaha tetap menjadi bagian dari pengelolaan sektor ini.

Penegasan tersebut menempatkan izin usaha dan penataan wilayah sebagai dua hal yang berjalan beriringan. Pertumbuhan gerai tidak hanya berkaitan dengan keputusan bisnis perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan aturan daerah mengenai pemanfaatan ruang.

Dalam forum bertema “Ritel Indonesia Maju – Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia” itu, Zulkifli juga mengingatkan pentingnya kontribusi ritel terhadap rantai ekonomi. Sektor ini menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, dan konsumen.

Hubungan tersebut memberi jalur bagi produk dalam negeri untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, perusahaan ritel didorong agar tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ritel modern didorong membuka pasar UMKM

Dukungan ritel kepada UMKM dapat dilakukan dengan membina pemasok dan mendampingi pengembangan usaha. Perusahaan juga dapat membantu meningkatkan standar mutu produk serta memperluas jaringan pemasaran.

Langkah itu berkaitan langsung dengan peluang produk lokal masuk ke gerai ritel modern. Agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, produsen perlu memperhatikan keamanan pangan, kualitas, kesinambungan pasokan, kemasan, pelabelan, dan ketertelusuran produk.

Ketertelusuran berarti informasi mengenai asal dan perjalanan produk dapat diketahui. Bagi pembeli, standar yang lebih baik membantu memastikan produk yang tersedia memiliki mutu dan pasokan yang lebih terjaga. Bagi UMKM, pemenuhan persyaratan tersebut membuka kesempatan untuk menjangkau jaringan penjualan ritel.

Dampak kebijakan perizinan juga dirasakan di luar perusahaan ritel. Jika hubungan dengan pemasok lokal menguat, petani, nelayan, dan UMKM memperoleh peluang lebih besar untuk menjual hasil produksi. Namun, kesempatan itu bergantung pada kemampuan memenuhi standar yang diminta pasar dan menjaga pasokan.

KDKMP bukan pesaing minimarket

Pemerintah juga mendorong kerja sama ritel modern dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulkifli menegaskan koperasi tersebut tidak dibentuk untuk berhadapan dengan jaringan ritel.

“KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern,” ujar Zulkifli.

KDKMP dirancang sebagai infrastruktur ekonomi desa. Fungsinya mencakup distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis, mendukung program stabilisasi pasokan serta harga pangan, dan menyalurkan bantuan pemerintah.

Koperasi desa juga diharapkan menjadi offtaker, yaitu penampung hasil produksi masyarakat. Peran ini dapat membantu menghubungkan produk petani, nelayan, dan UMKM dengan jalur pemasaran yang lebih luas.

Bagi masyarakat desa, pembagian fungsi tersebut menempatkan koperasi sebagai saluran distribusi dan penampung produksi, sementara ritel modern tetap menjalankan kegiatan usahanya. Kolaborasi keduanya diharapkan memperkuat rantai pasok tanpa menjadikan KDKMP pesaing gerai ritel.

Pertumbuhan ritel diukur dari dampaknya

Zulkifli mengajak pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel memperkuat kerja sama dari hulu hingga hilir. Kerja sama itu mencakup hubungan antara produsen, pemasok, jalur distribusi, dan pasar.

Ia menekankan bahwa kemajuan ritel tidak cukup diukur dari bertambahnya gerai atau meningkatnya transaksi. Pertumbuhan sektor ini juga perlu berdampak pada penguatan produsen lokal, perluasan pasar UMKM, keterjangkauan pangan, serta daya saing produk Indonesia.

Dengan izin ritel modern tetap terbuka, perhatian pemerintah diarahkan pada bagaimana pertumbuhan usaha terhubung dengan produsen dan masyarakat. Zulkifli menyatakan KDKMP dan ritel modern dapat menjalankan fungsi berbeda dalam distribusi barang dan perluasan akses pasar.