Siaga Darurat Bencana Aceh Berlaku hingga 31 Januari 2027

BANDA ACEH — Siaga darurat bencana Aceh ditetapkan Gubernur Muzakir Manaf mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemerintah Aceh mengambil langkah ini setelah prakiraan menunjukkan curah hujan tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Status itu mencakup seluruh wilayah Aceh. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan dan mempercepat pelaporan jika bencana terjadi.

Siaga darurat bencana Aceh mencakup 23 kabupaten/kota

Muzakir Manaf, yang dikenal dengan sapaan Mualem, meminta pemantauan intensif selama 24 jam di 23 kabupaten/kota. Ia juga menginstruksikan pelaporan cepat saat terjadi insiden bencana di daerah.

“Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Penetapan status berlaku lebih dari dua bulan, melewati pergantian tahun. Bagi warga di daerah rawan, kesiapan pemerintah daerah dan kecepatan menyampaikan laporan menjadi penting saat banjir atau bencana lain terjadi.

Dasar penetapan dan kondisi wilayah

Kebijakan Pemerintah Aceh mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026. Surat itu membahas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah pascabencana Sumatera.

Pemerintah Aceh juga merujuk analisis cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Analisis tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 10 November 2026.

Ancaman banjir sudah terasa di sejumlah daerah. Dalam sepekan terakhir, banjir menerjang Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, hingga Aceh Barat Daya.

Rentang wilayah terdampak itu membuat pemantauan lintas kabupaten/kota menjadi krusial. Laporan dari daerah dapat membantu pemerintah merespons keadaan darurat lebih cepat, sesuai arahan gubernur.

Mualem menyebut status siaga sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi risiko dan memastikan penanganan segera dilakukan ketika keadaan darurat muncul. “Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.