JAKARTA — Proyek karbon Indonesia menarik perhatian investor global, tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan emiten agar tidak membuat klaim lingkungan yang menyesatkan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal itu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Minat tersebut didorong potensi proyek ramah lingkungan yang dikembangkan pemerintah bersama OJK melalui Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON. Proyek penghutanan kembali lahan gundul dan program sosial kemasyarakatan termasuk kegiatan yang dinilai memiliki nilai ekonomi karbon.
Proyek karbon Indonesia menarik investor
Friderica mengatakan perhatian investor terhadap Indonesia terlihat saat ia menghadiri London Climate Week beberapa bulan lalu. Menurut dia, posisi Indonesia sebagai tujuan pencarian proyek karbon tampak jelas dalam forum tersebut.
“Kemarin kami baru kembali dari London Climate Week beberapa bulan lalu, itu sangat menarik. Di situ sangat jelas Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat dicari,” ujar Friderica.
Skema SATU KARBON menjadi salah satu cara untuk menghubungkan proyek dengan nilai ekonomi karbon. Rangkaian kegiatannya mencakup pemulihan lahan gundul melalui penanaman kembali serta program yang memberi manfaat sosial kepada masyarakat.
Minat investor itu juga terkait dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Prinsip ini digunakan untuk menilai dampak lingkungan dan sosial serta tata kelola suatu perusahaan atau investasi.
Friderica mengutip survei OECD 2023 yang menunjukkan 67 persen investor ritel mengutamakan investasi berbasis keberlanjutan. Sebanyak 64 persen investor dalam survei itu bersedia menerima imbal hasil lebih rendah demi berinvestasi pada produk ESG.
OJK mengingatkan risiko greenwashing
Besarnya perhatian pasar terhadap investasi hijau membuat kredibilitas informasi perusahaan ikut menentukan. OJK menyoroti risiko greenwashing, yaitu klaim perusahaan bahwa produk atau operasinya ramah lingkungan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan.
“Bagaimana kita melihat ada kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi nyata, dan kualitas pengungkapan yang saat ini bisa berisiko terhadap praktik-praktik greenwashing,” kata Friderica.
Risiko itu muncul ketika janji perusahaan tidak sejalan dengan pelaksanaan, atau ketika informasi yang disampaikan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Bagi investor, pengungkapan yang tidak akurat dapat menyulitkan penilaian atas dampak dan kualitas proyek yang ditawarkan.
OJK juga menaruh perhatian pada impact washing dan social washing. Istilah tersebut merujuk pada klaim dampak atau manfaat sosial yang tidak menggambarkan pelaksanaan sesungguhnya.
Karena itu, OJK mendorong emiten menyusun laporan keberlanjutan dengan informasi yang kredibel dan terbuka. OJK menjalankan pendampingan bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membantu perusahaan menyiapkan pelaporan yang sesuai kenyataan.
Friderica menekankan laporan itu perlu menyampaikan informasi apa adanya, tidak menutup-nutupi, serta menjelaskan konsekuensi jika perusahaan tidak menyajikan informasi secara benar.
“Bagaimana sih menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutup-nutupi, dan apa konsekuensi bila mereka melakukan ya tidak menyajikan sesuai apa adanya,” ungkap Friderica.
Bagi investor yang mempertimbangkan produk ESG, kualitas laporan perusahaan menjadi bagian penting untuk menilai klaim keberlanjutan. OJK mengarahkan pendampingan pelaporan agar informasi emiten lebih dapat dipercaya, seiring minat investasi hijau yang tercermin dalam survei OECD 2023.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP