MPR Percepat Pemilihan Wapres, Targetnya Rampung 4 Desember

JAKARTA — Pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung paling lambat 4 Desember 2026, kata Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto pada Jumat (13/11/2026). Presiden dan MPR ingin mengisi jabatan itu lebih cepat dari batas waktu 60 hari.

Jabatan Wakil Presiden kini kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026. Percepatan pemilihan berarti proses pengisian jabatan berpeluang selesai sebelum batas paling lambat yang disebut MPR.

Rentang waktu pemilihan Wapres

Bambang, yang juga dikenal sebagai Bambang Pacul, mengatakan MPR segera memproses penggantian Gibran. Ia menyebut lembaganya memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.

Namun, Presiden dan MPR menginginkan pengisian jabatan berlangsung lebih cepat. Menurut Bambang, rentang waktu yang dibicarakan kedua lembaga adalah 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi constraint (Batas) waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” ucap Bambang.

Ia juga menyampaikan batas paling lambat untuk memiliki Wapres baru. “Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya Wapres baru,” kata Bambang saat dihubungi.

Agenda Presiden jadi pertimbangan

Bambang mengatakan Presiden dan MPR sepakat mengisi posisi Wapres secepatnya. Kesibukan Presiden Prabowo menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujar Bambang.

Bagi masyarakat, percepatan itu menentukan berapa lama jabatan Wapres tetap kosong setelah pengunduran diri Gibran. MPR menyebut ada rentang waktu yang lebih dekat, yakni hingga 4 Desember, sementara batas paling lambat yang disampaikan Bambang adalah 10 Januari 2027.

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada 12 November 2026. Setelah langkah itu, MPR mulai memproses penggantian untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.

Target 23 November hingga 4 Desember masih berupa rentang waktu yang disampaikan Bambang, bukan tanggal pemilihan yang dipastikan. MPR menargetkan proses berlangsung segera, dengan agenda Presiden sebagai salah satu pertimbangannya.