Transaksi Rupiah-Peso Diperluas, BI dan BSP Teken Kerja Sama

JAKARTA — Transaksi rupiah-peso lintas negara berpeluang mendapat dukungan lebih kuat setelah Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Filipina (BSP) menyepakati perluasan kerja sama pada 13 November 2026. Kesepakatan itu mencakup transaksi mata uang lokal dan sistem pembayaran, sehingga kedua negara dapat memperkuat konektivitas keuangan tanpa selalu bergantung pada dolar AS.

Gubernur BI Destry Damayanti dan Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr. menandatangani nota kesepahaman untuk memperluas kolaborasi ant bank sentral. Kerja sama ini juga mencakup kebijakan moneter, stabilitas keuangan, inovasi digital, dan keamanan siber.

Transaksi rupiah-peso masuk agenda utama

Kesepakatan tersebut membangun kerangka kerja bersama yang lebih luas. Salah satu fokusnya ialah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara Indonesia dan Filipina, disertai penguatan pembayaran lintas negara.

Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang bertransaksi dengan negara tetangga, koneksi pembayaran yang lebih baik dapat membuat perpindahan dana lintas negara lebih praktis. Penggunaan mata uang lokal juga memberi pilihan selain dolar AS dalam transaksi yang termasuk cakupan kerja sama. Namun, pengumuman ini menetapkan arah kolaborasi, bukan rincian teknis pelaksanaan atau jadwal penerapan.

Langkahnya konkret. BI dan BSP meneken MoU.

Destry mengatakan kesepakatan itu menunjukkan komitmen kedua institusi untuk menjalankan kolaborasi yang berdampak pada bidang kepentingan bersama, termasuk transaksi mata uang lokal dan pembayaran lintas negara. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan resmi pada Jumat, 13 November 2026.

Kerja sama mencakup sistem pembayaran digital

Ruang lingkup MoU tidak berhenti pada transaksi rupiah-peso. Kedua bank sentral juga akan bekerja sama dalam kebijakan moneter dan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan secara luas.

Agenda lainnya meliputi stabilitas keuangan, sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi, serta inovasi keuangan digital. BI dan BSP juga memasukkan keamanan siber sebagai bidang kolaborasi.

Perhatian pada keamanan siber berkaitan langsung dengan perubahan sistem pembayaran yang semakin digital. Gangguan atau risiko pada layanan keuangan dapat melintasi batas negara ketika sistem pembayaran saling terhubung. Karena itu, berbagi pengalaman dan memperkuat kemampuan antarlembaga menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut.

Gubernur BSP Eli M. Remolona Jr. mengatakan bank sentral menghadapi ketidakpastian yang meningkat, perubahan teknologi yang cepat, risiko keamanan siber, dan transformasi sistem pembayaran. “Dengan saling berbagi pengalaman dan bekerja sama, kita dapat merespons tantangan-tantangan bersama ini secara lebih efektif,” kata Remolona.

BI dan BSP perluas agenda keuangan

MoU itu juga mencakup keuangan berkelanjutan, keuangan syariah, inklusi keuangan, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kedua institusi akan memperkuat pertukaran data dan informasi, sekaligus mengembangkan sumber daya manusia.

Cakupan tersebut berarti kerja sama menyentuh kebijakan dan kapasitas lembaga, bukan hanya jalur pembayaran. Bagi Indonesia dan Filipina, koordinasi yang lebih erat dapat membantu kedua bank sentral menyusun respons bersama saat menghadapi tantangan di sektor keuangan.

Remolona menilai kolaborasi ant bank sentral semakin penting ketika sistem keuangan global makin terhubung dan berkembang cepat. Pernyataan itu menempatkan MoU sebagai landasan kerja sama praktis, terutama untuk menghubungkan sistem pembayaran dan transaksi keuangan lintas negara.

BI dan BSP selanjutnya diharapkan memperkuat kemampuan kelembagaan serta mengembangkan respons bersama terhadap tantangan dan peluang baru. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada tindak lanjut kedua bank sentral dalam menerjemahkan kesepakatan itu menjadi kolaborasi pembayaran dan transaksi yang berjalan nyata.