Lapangan Padel Kemang Diminta Diaudit, Rumah Warga Tertimpa Longsor

JAKARTA — Lapangan padel Kemang diminta menjalani audit menyeluruh setelah area parkirnya longsor dan menimpa sejumlah rumah warga di Jakarta Selatan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi DKI memeriksa izin serta keamanan bangunan.

Dampaknya langsung dirasakan warga: rumah mereka rusak, sementara akses jalan dan kerugian masyarakat juga perlu ditangani. Ali meminta pemilik lapangan bertanggung jawab dan keselamatan warga terdampak menjadi prioritas.

Audit izin dan konstruksi lapangan padel Kemang

Ali mengatakan pemeriksaan perlu mencakup bangunan utama dan fasilitas pendukung, termasuk area parkir. Pemprov DKI, menurut dia, harus memastikan seluruh bagian bangunan mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu persetujuan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan.

“Pertama, persoalan perizinan membangun harus diperiksa secara menyeluruh. Pemprov DKI harus memastikan apakah bangunan utama maupun fasilitas pendukungnya, termasuk area parkir, sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan dan aturan.

Jangan sampai bangunan utamanya berizin, tetapi fasilitas pendukungnya dibangun tanpa memenuhi persyaratan,” kata Ali kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada dokumen. Ali meminta audit teknis untuk mengecek kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kondisi tanah, dan cara konstruksi dikerjakan. Lokasi lapangan yang berdekatan dengan permukiman, kata dia, membuat aspek keselamatan perlu diperiksa serius.

“Kedua, harus dilakukan audit teknis terhadap konstruksi bangunan. Kita tidak boleh hanya melihat ada atau tidaknya izin bangunan. Tapi harus diperiksa juga kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kajian kondisi tanah, serta metode pelaksanaan konstruksinya. Apalagi lokasinya berdekatan dengan permukiman warga,” tutur Ali.

Pemprov diminta periksa lapangan padel di Jakarta

Ali juga mendorong Pemprov DKI mendata dan memeriksa seluruh lapangan padel di Jakarta. Pemeriksaan, menurut dia, perlu menilai legalitas bangunan, kesesuaian peruntukan ruang, kelayakan konstruksi, fasilitas parkir, serta dampaknya bagi lingkungan dan warga sekitar.

“Ketiga, pengawasan di lapangan lapangan harus diperketat oleh Pemprov Jakarta. Saya mendorong Pemprov DKI melalui dinas terkait, Satpol PP, serta walikota hingga lurah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh lapangan padel di Jakarta,” imbuhnya.

Langkah itu dapat menentukan apakah fasilitas usaha memenuhi aturan sekaligus aman bagi lingkungan permukiman. Bagi warga, pemeriksaan menyeluruh juga berkaitan dengan penanganan kerusakan rumah dan akses jalan, serta kepastian bahwa pemilik usaha ikut menanggung kerugian yang terjadi.

Ali menegaskan penanganan warga harus berjalan seiring dengan pemeriksaan bangunan. “Terkait kasus longsornya lapangan padel di Kemang ini, keselamatan dan pemulihan hak warga yang terdampak harus menjadi prioritas. Kerusakan rumah, akses jalan, dan kerugian masyarakat harus ditangani secara serius dan pemilik harus bertanggung jawab,” ucap dia.

Pramono tegaskan bangunan tanpa PBG ditutup

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya merespons longsor di area parkir lapangan padel Kemang. Saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11), ia mengatakan bangunan komersial tanpa PBG harus ditindak tegas.

Pramono menyebut telah meminta jajarannya menindak bangunan yang tidak memiliki izin, termasuk lapangan padel. Ia mengatakan penutupan akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Nggak ada kompromi untuk itu,” kata Pramono.

Ali mendukung penindakan terhadap bangunan komersial tanpa PBG, tetapi menekankan bahwa pemeriksaan juga harus menyentuh keamanan fisik bangunan dan dampaknya terhadap warga. Ia menolak anggapan bahwa ketertiban aturan bertentangan dengan investasi.

“Prinsipnya, kita tidak anti-investasi dan tidak mendirikan usaha, tetapi investasi harus tertib aturan, memperhatikan keselamatan, dan menghormati hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari investasi,” lanjutnya.