Senin, 16 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

Protes Praha Tolak Rencana Pendanaan Media Publik Ceko

Protes Praha Tolak Rencana Pendanaan Media Publik Ceko
Protes Praha Tolak Rencana Pendanaan Media Publik Ceko

PRAHA — Rencana pendanaan media publik Ceko mendorong lebih dari 350.000 warga turun ke jalan di Praha pada Minggu (15/11/2026), karena mereka khawatir pemerintah akan mendapat pengaruh lebih besar atas pemberitaan.

Demonstran menolak rencana Perdana Menteri Andrej Babiš menghapus iuran wajib untuk televisi dan radio publik, lalu menggantinya dengan dana dari anggaran negara. Perubahan itu berpotensi mengurangi anggaran kedua lembaga penyiaran sekitar 15%.

Bagi warga, persoalannya bukan sekadar siapa yang membayar media. Mereka khawatir sumber dana dari pemerintah dapat membuka ruang tekanan politik terhadap redaksi dan mengurangi akses masyarakat pada informasi independen.

Protes Praha membesar setelah pemungutan suara

Aksi berlangsung di Letná Plain, kawasan yang punya arti penting dalam sejarah Ceko. Tempat itu pernah menjadi pusat Revolusi Beludru pada 1989, gerakan yang mengakhiri lebih dari empat dekade pemerintahan komunis di Cekoslowakia.

Unjuk rasa tersebut menjadi puncak rangkaian demonstrasi di berbagai kota Ceko selama beberapa pekan. Penolakan meningkat sejak akhir Oktober, setelah pembahasan awal rancangan undang-undang untuk menghapus iuran penyiaran lolos dalam pemungutan suara parlemen pada tengah malam.

Langkah itu juga mendorong pekerja televisi publik Czech TV dan radio publik Czech Radio menggelar aksi mogok. Kelompok masyarakat sipil Million Moments for Democracy mengorganisasi demonstrasi di Praha dan mendesak pemerintah menarik rencana perubahan pendanaan.

“Kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa di sini hari ini,” kata Mikuláš Minář, koordinator utama demonstrasi. “Ini baru permulaan.”

Pendanaan media publik jadi taruhan

Selama ini, televisi dan radio publik memperoleh dana dari iuran wajib masyarakat. Jumlah iuran keduanya mencapai 205 koruna Ceko atau sekitar 7 pound sterling per bulan. Pemerintah ingin mengganti skema itu dengan alokasi langsung dari anggaran negara.

Perubahan tersebut menyentuh pendanaan sekaligus hubungan antara pemerintah dan lembaga penyiaran. Jika anggaran media publik bergantung pada keputusan pemerintah, para pengunjuk rasa khawatir pejabat dapat memperoleh pengaruh lebih besar terhadap arah pemberitaan. Usulan itu diperkirakan memangkas anggaran sekitar 15%.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →