Selasa, 17 November 2026 WIB
DAERAH

Banjir Aceh Rendam 13 Kampung, Warga Kembali Terancam

Banjir Aceh Rendam 13 Kampung, Warga Kembali Terancam
Wikimedia Commons

Menurut Ferizal, genangan tidak menutup seluruh wilayah, tetapi sejumlah pondok garam di kampungnya hanyut di bagian yang terendam. Kehilangan tempat usaha menambah beban warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

Banjir pada akhir 2025 dipicu Siklon Tropis Senyar. BMKG menyebut fenomena itu sebagai siklus 400 tahunan. Namun, banjir kembali datang pada awal November 2026, termasuk ke Pidie Jaya dan Aceh Barat Daya.

Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status siaga darurat bencana mulai 13 November hingga 31 Januari 2027. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan status tersebut disiapkan agar aparatur siap menghadapi cuaca ekstrem atau hujan lebat.

“Status ini berfungsi agar seluruh aparatur negara siap siaga sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem atau hujan lebat,” kata Berton dalam keterangan resmi pada 13 November.

Anggaran membatasi mitigasi daerah

Kesiapan menghadapi banjir juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai langkah pencegahan. Bupati Bireuen Mukhlis mengatakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada transfer ke daerah dan membatasi ruang gerak pemerintah kabupaten di Aceh.

Kementerian Keuangan mencatat pagu transfer ke daerah dan dana desa untuk Provinsi Aceh menyusut sepanjang 2025-2026. Nilainya menjadi Rp 7,85 triliun, yang disebut sebagai pagu terendah sejak 2023.

Pemangkasan anggaran dapat berpengaruh langsung pada kemampuan daerah menyiapkan peralatan dan menangani saluran air. Bagi warga, kesiapan itu menentukan seberapa cepat pemerintah dapat merespons kenaikan air dan menjaga mata pencaharian yang mudah terdampak banjir.

“Pemotongan TKDD ini berdampak secara langsung ke masyarakat,” kata Mukhlis.

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengeruk sedimen di beberapa sungai untuk menghadapi potensi banjir akhir tahun. Pemerintah daerah juga menempatkan alat berat di sejumlah titik melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Para kepala daerah di Aceh membentuk satuan tugas untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026.

Mukhlis mengatakan pemerintah daerah sudah bergerak sesuai kemampuan, tetapi keterbatasan anggaran tetap membatasi langkah antisipasi. “Kalau bencana lagi seperti tahun lalu, kami sudah melakukan hal yang semampunya kami lakukan. Prinsipnya kami sudah bergerak,” katanya.

BMKG memperingatkan hujan tinggi

BMKG memperkirakan tujuh provinsi berpotensi mengalami curah hujan tinggi pada akhir tahun, termasuk Aceh. Wilayah lain yang disebut ialah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian Jawa Barat.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani memproyeksikan puncak musim hujan di Sumatera dan Kalimantan terjadi pada bulan berikutnya. Risiko banjir, katanya, juga dipengaruhi kondisi daerah aliran sungai atau DAS, sehingga curah hujan bukan satu-satunya faktor yang menentukan dampak di suatu wilayah.

BMKG telah menyampaikan peringatan potensi banjir kepada pemerintah sejak akhir September 2026, lalu mengulanginya pada 9 November. Hampir 70% wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan hingga 300 milimeter pada bulan ini. Pada bulan berikutnya, curah hujan berpotensi mencapai 500 milimeter, meski cakupannya diperkirakan hanya separuh wilayah nasional.

Angka prakiraan itu membuat kesiapan sungai dan kawasan hulu penting bagi warga yang sudah berulang kali menghadapi genangan. Andri menegaskan, “Peringatan dini harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.”

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya