Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

KKP Terbitkan Aturan Karbon Biru, Nelayan Pesisir Mulai Dapat Bagian

KKP Terbitkan Aturan Karbon Biru, Nelayan Pesisir Mulai Dapat Bagian
KKP Terbitkan Aturan Karbon Biru, Nelayan Pesisir Mulai Dapat Bagian

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan aturan anyar soal jual beli karbon biru. Aturan itu memberi kepastian bahwa nelayan dan masyarakat pesisir ikut mendapat bagian dari hasil proyek karbon, bukan cuma jadi penonton.

Regulasinya bernama Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan dan Perikanan. Peluncurannya digelar di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, menyebut aturan ini jadi payung hukum perdagangan karbon biru. Menurut dia, semua pihak kini bisa terlibat dengan mekanisme yang jelas.

“Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan,” kata Koswara kepada wartawan.

Bagi nelayan dan warga pesisir, aturan ini mengatur pembagian nilai manfaat dari proyek karbon. Artinya, pemilik lahan, pekerja proyek, sampai warga terdampak punya hak yang dihitung.

“Kalau misalnya ekonomi, itu sharing-nya berapa persen, itu kelihatan. Tiap-tiap daerah itu akan dihitung semua pihak ini keterlibatannya, baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek, maupun masyarakat yang terdampak,” jelas Koswara.

Peluang Baru untuk Pengusaha

Dari sisi pelaku usaha, regulasi ini memberi kepastian hukum. Proyek karbon biru juga dibuka sebagai sumber pendapatan baru lewat perdagangan karbon.

Koswara menyebut sejumlah kesepakatan yang diteken di COP31 masih sebatas inisiatif pengusul proyek. Ada inisiatif dari BNP, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Untuk sementara, dukungan pemerintah Indonesia berupa penyediaan regulasi.

“Yang tadi tanda tangan itu, itu baru inisiatif dari proponen ya. Ada dari BNP, kemudian dari Amerika Serikat. Kemudian, ada juga dari Korea. Kalau yang sekarang ini baru dari inisiatif proponen saja. Dukungan dana dari pemerintah kita berupa supporting regulasi saja sekarang,” ujarnya.

Pelaksana proyek di lapangan menyambut aturan ini. Perwakilan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi), Melinda Suriani Harefa, mengatakan pihaknya mengelola sekitar 13.500 hektare kawasan, membentang dari Sumatera hingga Sulawesi.

Yakopi menjalankan proyek bersama sejumlah mitra internasional, antara lain VNV dari India, ClaimCo dari Amerika Serikat, serta mitra dari Jepang. Menurut Melinda, Permen KP 17/2026 memudahkan pihaknya meyakinkan investor dan pemberi pinjaman.

“Pendanaan ini bisa dari awal project, dari penanaman, pemeliharaan sampai kepada benefit sharing. Kemudian, rata-rata project ini adalah 30 sampai 40 tahun durasinya untuk signing dengan investor,” jelas Melinda.

Dia menjelaskan, proyek karbon biru butuh dana jangka panjang. Dananya menutup penanaman, pemeliharaan kawasan, sampai pembagian manfaat ekonomi ke masyarakat pesisir.

Masuk Hitungan NDC

Karbon biru bakal masuk hitungan komitmen iklim Indonesia lewat Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu daftar janji penurunan emisi yang diserahkan ke PBB. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Haruki Agustina, bilang sektor ini jadi salah satu yang baru diperhitungkan.

Menurut Haruki, pengembangan sektor tersebut memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim di Tanah Air.

“Ini sebenarnya membangun, mendorong robust managing on climate implementation,” tutupnya.

Yang paling dekat ke pembaca: aturan ini mengubah cara uang dari karbon biru dibagi. Nelayan dan pemilik lahan di kawasan mangrove atau padang lamun kini punya dasar untuk menuntut bagian yang jelas, bukan sekadar janji lisan pengembang proyek.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya