Kamis, 19 November 2026 WIB
INTERNASIONAL

COP31 Antalya: Koalisi LSM Desak Transisi Energi Berkeadilan Jalan Terus

COP31 Antalya
COP31 Antalya

ANTALYA — Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak negara-negara maju melanjutkan mandat Transisi yang Berkeadilan (Just Transition) yang sudah disepakati di COP30 Brasil. Desakan itu disampaikan lewat surat terbuka menjelang penutupan COP31 di Antalya, Turki, pada 20 November 2026.

Koalisi menilai negosiasi di Antalya saat ini berisiko membatalkan keputusan Belém. Menurut mereka, mandat yang dulu disepakati bisa batal kalau mekanismenya tidak punya rumah kelembagaan yang jelas.

Surat terbuka itu ditandatangani Women and Gender Constituency, YOUNGO, TUNGO, Climate Action Network, dan Demand Climate Justice. Kelima kelompok mewakili perempuan, generasi muda, pekerja, dan organisasi iklim.

Mereka menilai komitmen COP30 di Brasil jadi terobosan bersejarah. Komitmen itu lahir dari dialog konstruktif yang melibatkan pemegang hak: pekerja, masyarakat adat, kelompok feminis, kaum muda, komunitas garis depan dampak iklim, hingga masyarakat sipil.

Harapan yang memudar di Antalya

Harapan itu kini memudar. Menurut koalisi, momen krusial di Antalya justru memperlihatkan arah negosiasi yang akan membatalkan mandat dari Belém.

“Ketiadaan pengaturan kelembagaan permanen yang khusus, serta harapan bahwa tugas yang telah disepakati akan dijalankan oleh badan-badan lain, justru akan membuat kita mundur dan menjadikan upaya yang telah dilakukan selama ini sia-sia,” kata koalisi dalam pernyataan resmi.

Soal dampak, taruhannya bukan cuma soal prosedural. Mandat yang batal berarti dukungan bagi pekerja dan komunitas akar rumput ikut tertunda.

Koalisi meminta negara-negara maju di COP31 keluar dari perdebatan yang mereka sebut artifisial dan tidak relevan dengan substansi isu. Mereka mendukung keputusan di Antalya yang membawa mekanisme operasional berbasis tiga pilar.

Pilar pertama, pengaturan kelembagaan yang khusus dan permanen di dalam UNFCCC, badan PBB untuk perubahan iklim. Lembaga ini akan bertanggung jawab menjalankan Transisi yang Berkeadilan, dengan ruang partisipasi bagi kelompok pengamat dan pemegang hak. Peran badan terkait, termasuk ILO atau Organisasi Buruh Internasional, juga harus jelas.

Pilar kedua, fungsi dan modalitas yang kuat agar penyaluran Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation/MOI) dan dukungan bisa diperbesar skalanya. Pilar ketiga, proses yang jelas untuk menuntaskan mekanisme itu selambat-lambatnya pada CMA8/COP32.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →