Bagi warga Karawang, kebijakan ini menentukan apakah layanan dasar tetap berjalan normal. Asep memastikan efisiensi tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” kata Asep Aang.
Ia menegaskan efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi. “Efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Dorong pendapatan asli daerah
Keterbatasan fiskal juga dibaca sebagai momentum untuk memperkuat optimalisasi pendapatan. Asep mendorong peningkatan efektivitas belanja dan perluasan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah sendiri.
Beban yang dihadapi Karawang sebenarnya bukan perkara kecil. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu lumbung industri manufaktur nasional, dengan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang ikut membengkak. Ketika transfer pusat dan provinsi turun 26,17 persen, kemampuan daerah membiayai kebutuhan itu ikut terbatas.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi sekadar besar anggaran yang dibelanjakan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan,” pungkas Asep Aang.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah