JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta pemerintah mengeluarkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Permintaan itu disampaikan Jumhur saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11).
Menurut Jumhur, penetapan WUP di perairan TNUK harus ditinjau kembali. Alasannya, kawasan itu menjadi habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang berstatus kritis atau Critically Endangered. Populasi satwa tersebut diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Jumhur di hadapan peserta peringatan Hari Pohon Sedunia.
Jumhur menjelaskan aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan terhadap ekosistem. Mulai dari kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan. Gangguan-gangguan itu, menurutnya, bisa mengancam kelangsungan hidup badak jawa dan biota laut di sekitar TNUK.
Permintaan Menteri LH ini muncul di tengah polemik rencana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo. Pemerintah menyatakan tidak akan memindahkan satwa langka tersebut tanpa kajian ilmiah lengkap. Sejumlah pengamat dan aktivis lingkungan menyoroti rencana itu dan mempertanyakan tujuannya.
Dampak bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Bagi warga pesisir Ujung Kulon, status perairan sebagai WUP atau bukan bukan sekadar urusan konservasi. Perairan sekitar TNUK menjadi sumber penghidupan nelayan setempat. Jika aktivitas tambang masuk, kualitas air dan hasil tangkapan bisa terpengaruh. Sedimentasi dan pencemaran berpotensi menurunkan populasi ikan dan merusak terumbu karang.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya sudah buka suara soal polemik badak jawa di Ujung Kulon. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah WUP di perairan TNUK akan dicabut atau tetap berjalan. Permintaan Jumhur menjadi tekanan baru bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Badak jawa adalah satu-satunya populasi yang tersisa di dunia. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkannya sebagai spesies kritis. Kehilangan habitat alami berarti kepunahan total bagi spesies ini. Karena itu, Jumhur menegaskan prinsip kehati-hatian harus diutamakan dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang di sekitar TNUK.
Kementerian Lingkungan Hidup berharap pemerintah mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati sebelum memperpanjang atau menerbitkan izin tambang di perairan sekitar Ujung Kulon. Jumhur juga mengingatkan bahwa TNUK telah menjadi warisan dunia yang harus dijaga bersama.
Sementara itu, Kapolri bertekad menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah itu mendapat dukungan dari anggota DPR, Gus Falah, yang menyebutnya sebagai bukti taat konstitusi. Penertiban IUP menjadi relevan dengan permintaan Menteri LH agar perairan Ujung Kulon bebas dari aktivitas tambang.
Dengan populasi badak jawa yang tinggal kurang dari 50 individu, keputusan soal WUP di perairan Ujung Kulon akan menentukan masa depan spesies tersebut. Pemerintah belum memberikan tenggat kapan evaluasi WUP akan selesai.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah