JAKARTA — Bank Indonesia menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6%. Kenaikan itu terjadi saat kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya tumbuh sekitar 3%. Angka tersebut jauh di bawah pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 13% pada Oktober 2026.
Keputusan suku bunga itu diumumkan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Ia menyebut langkah tersebut untuk menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi. Namun, data menunjukkan kesenjangan pembiayaan yang melebar antara korporasi besar dan UMKM.
Kredit korporasi tumbuh sekitar 20%. Sementara itu, kredit UMKM hanya sekitar 3%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti hal ini. LPS menilai pembiayaan perlu lebih luas untuk menggerakkan usaha kecil, rantai pasok domestik, dan penciptaan lapangan kerja.
Dana Murah Belum Sampai ke UMKM
Bank Indonesia sudah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap dari 9% menjadi 7%. Penurunan pada November menambah likuiditas perbankan sebesar Rp89,9 triliun. Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga mencapai Rp466,2 triliun atau 5,16% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Dukungan likuiditas itu disertai peningkatan kredit baru di sektor pertanian, industri, dan hilirisasi dari Rp214 triliun menjadi Rp232 triliun. Kredit perumahan naik dari Rp40 triliun menjadi Rp63 triliun. Tapi, kredit UMKM tetap tertinggal.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyoroti konsentrasi simpanan. Menurutnya, simpanan masih terkonsentrasi pada deposan besar. LPS mendorong bank memperluas basis nasabah dan mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah kecil deposan.
Data LPS juga menunjukkan sekitar sepertiga nilai simpanan memperoleh bunga di atas tingkat tertentu. Artinya, biaya dana perbankan masih mahal. Kondisi ini membuat bank lebih selektif menyalurkan kredit, terutama ke sektor yang dianggap berisiko seperti UMKM.
Pertumbuhan Ekonomi 5,47% Jadi Bantalan
Di tengah tekanan itu, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,47% pada kuartal III-2026. Secara kumulatif hingga kuartal III, pertumbuhan mencapai 5,45%. Bank Indonesia menyebut angka itu sebagai pertumbuhan tertinggi kedua di G20. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh sekitar 5%.
Inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% year on year (YoY). Inflasi pangan bergejolak sebesar 5,6%. Indeks keyakinan konsumen mencapai 130,7 dan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur 53,9, tertinggi sejak Maret 2024.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan dampak penegakan hukum terhadap penerimaan negara mencapai Rp57 triliun. Bea Cukai mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal, menangani 13,28 ton narkotika, dan mengungkap penyelundupan 430 kg emas.
APBN 2026 dirancang fleksibel menghadapi risiko global. Pemerintah mengalokasikan Rp59,35 triliun untuk penanganan bencana serta dukungan subsidi BBM dan tarif listrik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5-5,6% pada 2026 dan 6% pada 2027.
Rupiah Melemah 8,47%, Arbitrase Modal Asing
Nilai tukar rupiah melemah sekitar 8,47% secara year to date (YTD). Tekanan datang dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga AS, dan penguatan dolar. Bank Indonesia menekankan pentingnya peningkatan ekspor, substitusi impor energi, serta investasi asing untuk memperkuat nilai tukar.
Insentif melalui instrumen swap dan DNDF mendorong arus masuk valas sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026. Arus masuk melalui SBN dan SRBI mencapai Rp143 triliun secara YTD. Namun, aliran dana ke pasar saham belum pulih.
Cadangan devisa Oktober mencapai US$146,8 miliar, setara sekitar 5,2-5,3 bulan impor. Transaksi mata uang lokal melalui Local Currency Transaction (LCT) mencapai US$55 miliar hingga Oktober 2026, dibandingkan US$25 miliar sepanjang 2025.
QRIS telah menjangkau 71,9 juta pengguna dan 51,3 juta merchant. Sebanyak 92% merchant berasal dari UMKM. Bank Indonesia berencana memanfaatkan data historis transaksi untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.
DPR Soroti Kesenjangan Pembiayaan
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun hadir dalam forum tersebut. Ia menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. DPR mendorong agar likuiditas yang disuntikkan bank sentral benar-benar sampai ke sektor produktif, bukan hanya menumpuk di instrumen keuangan.
Deputi Komisioner OJK Eddy Manindo menyampaikan bahwa penyaluran kredit mulai meluas dari bank Himbara ke bank swasta nasional dan asing. Debitur yang tidak terkait langsung dengan proyek prioritas pemerintah juga mulai mendapat akses. Namun, OJK tetap meminta perbankan menjaga kualitas kredit di tengah suku bunga tinggi.
Pemerintah dan Bank Indonesia melihat peluang pertumbuhan ekonomi 2027 masih terbuka. Caranya melalui percepatan investasi, penguatan ekspor, pengurangan impor energi lewat B50/B60, serta koordinasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
APBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4% dari PDB dan disiapkan berjalan mulai 1 Januari 2027. Fokusnya tetap pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, serta kredibilitas fiskal.
Masalahnya, kredit UMKM yang hanya tumbuh 3% menjadi ganjalan bagi penciptaan lapangan kerja. LPS menyebut pembiayaan perlu lebih luas menggerakkan usaha kecil dan rantai pasok domestik. Tanpa koreksi, pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati segelintir perusahaan besar saja.
“Kredit korporasi tumbuh sekitar 20%, sedangkan kredit UMKM hanya sekitar 3%,” kata Anggito Abimanyu dalam forum tersebut, Jumat (21/11/2026).










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah