Jumat, 20 November 2026 WIB
TEKNOLOGI

Dasco Telepon Meutya Hafid Saat Ojol Curhat di DPR

Dasco Telepon Meutya Hafid Saat Ojol Curhat di DPR
Dasco Telepon Meutya Hafid Saat Ojol Curhat di DPR

JAKARTA — Sufmi Dasco Ahmad angkat telepon di tengah ruang audiensi. Di ujung sambungan ada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Wakil Ketua DPR RI itu tidak sedang membahas agenda parlemen biasa. Ia menelepon langsung untuk menyambungkan keluhan pengemudi transportasi daring kepada kementerian yang berwenang.

Peristiwa itu terjadi Kamis (19/11), saat jajaran wakil ketua DPR menerima perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Gedung DPR, Jakarta. Dasco meminta Komdigi membuka ruang diskusi dan koordinasi dengan FDTOI soal pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang pada layanan transportasi daring.

Lewat sambungan telepon yang disaksikan peserta audiensi, Dasco menegaskan pembagian kewenangan. “Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi,” kata Dasco.

Meutya menanggapi singkat. Ia menyatakan Komdigi bersedia menerima masukan dari FDTOI. “Nanti kita terima masukannya,” ujar Meutya.

Dari komisi 20 persen ke 8 persen

Keluhan yang dibawa FDTOI bukan soal kecil. Organisasi itu menampung pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat yang bekerja di layanan transportasi daring. Kedatangan mereka ke parlemen membawa satu keluhan utama: kebijakan pemangkasan komisi maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Di atas kertas, aturan itu memangkas potongan dari 20 persen menjadi 8 persen. Logikanya, pengemudi seharusnya menerima bagian lebih besar dari setiap transaksi. Kenyataannya di lapangan, kata koordinator FDTOI Yos Shanto, orderan justru jauh lebih sepi.

Penyebabnya, aplikator memangkas berbagai program promo dan fasilitas benefit, termasuk perlindungan terhadap order fiktif. Promo yang biasanya menarik pembeli menghilang. Jumlah pesanan ikut turun. Pendapatan pengemudi yang dihitung dari komisi lebih besar pun tidak otomatis naik.

Karena dinilai belum berjalan optimal, para pengemudi meminta DPR mengakomodasi keluhan mereka dan mengevaluasi kembali aturan potongan komisi tersebut. Mereka menilai aturan yang berlaku sejak pertengahan tahun itu belum menyelesaikan persoalan pendapatan.

Dasco minta FDTOI diberi waktu

Dalam audiensi, Dasco menjelaskan alasan FDTOI perlu difasilitasi. Anggotanya terdiri dari pengemudi roda dua dan roda empat, sehingga kepentingan yang dibawa tidak tunggal. Keduanya perlu ruang untuk menyampaikan masukan dan berkoordinasi dengan kementerian.

“Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan,” ujar Dasco.

Audiensi itu dihadiri empat wakil ketua DPR. Selain Sufmi Dasco Ahmad, ada Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati. Kehadiran pimpinan DPR secara lengkap menunjukkan keluhan pengemudi daring dianggap serius di parlemen.

Permintaan Dasco lewat telepon itu praktis memindahkan sebagian pembahasan ke Komdigi. Kementerian yang dipimpin Meutya Hafid kini memegang pintu masuk untuk pembahasan mekanisme pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang ke depan.

Taruhan nyata bagi pengemudi

Bagi pembaca yang sehari-hari memesan makanan lewat aplikasi, perubahan tarif pengantaran dan komisi bukan urusan jauh di Jakarta. Kebijakan Komdigi menentukan berapa yang dibayar konsumen untuk ongkos kirim, berapa yang diterima pengemudi, dan seberapa besar potongan yang diambil aplikator.

Penurunan komisi seharusnya menjadi kabar baik bagi pengemudi. Tapi cerita di lapangan menunjukkan efek berantai. Ketika aplikator mengencangkan promo, pesanan menyusut, dan penghasilan ikut terdampak. Konsumen pun merasakan getirnya lewat promo yang hilang dan ongkos yang berbeda.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sudah berjalan lebih dari empat bulan. Keluhan yang dibawa ke DPR menunjukkan evaluasi di lapangan belum tuntas. Aplikator, pengemudi, dan kementerian kini bertemu di satu meja yang sama.

Langkah berikutnya ada di tangan Komdigi. Setelah menerima masukan FDTOI, kementerian perlu merumuskan mekanisme pengaturan yang bisa dijalankan tanpa memicu sepinya pesanan. Bila pembahasan itu berlarut, pengemudi tetap bekerja dengan pendapatan yang tidak pasti.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2026: Klaim Pack & Coins Gratis